Dinas PU Kutim Tidak Hadir di Rapat DPRD, Faizal Rachman Soroti Rendahnya Sinergitas OPD Pemkab Kutim

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyatakan bahwa membangun sinergitas di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim masih menghadapi tantangan. Menurutnya, meski Bupati telah menekankan pentingnya kritik DPRD untuk memperkuat sinergi, namun implementasinya di tingkat OPD masih belum optimal.

Faizal berharap arahan Bupati tersebut dapat diterapkan secara efektif di seluruh OPD. Ia mengakui bahwa menciptakan sinergi yang solid di antara OPD bukanlah hal yang mudah.

“Salah satu contohnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang sudah dua kali kami panggil namun tidak pernah hadir,” ujar Faizal saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna ke-28 yang diadakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dinas PU memiliki penyerapan anggaran yang rendah dan tercatat memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terbesar, bahkan mencapai lebih dari Rp400 miliar.

“Ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan, namun tidak bisa direalisasikan,” tegas Faizal.

Ia menambahkan, pada agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) berikutnya, pihak DPRD akan kembali memanggil beberapa OPD yang memiliki Silpa jumlah besar. Oleh karena itu, Faizal meminta agar Bupati memberikan perhatian khusus kepada sejumlah Kepala Dinas yang bersangkutan agar mereka dapat hadir, memberikan pernyataan dan pertanggungjawaban.

“Pak Bupati harus memberi atensi khusus kepada para Kepala Dinas. Saya sangat menyambut baik respon Pak Bupati yang menerima kritikan-kritikan dari DPRD untuk membangun sinergitas antara pemerintah dan DPRD,” pungkas Faizal. (AD01/ DPRD)

543Dibaca

Berita Terkait

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun
Pandangan Akhir Fraksi GAP, Tekankan Implementasi RPJPD Harus Konsisten
Fraksi PPP Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah
Mulai Peningkatan SDM Hingga Penanggulangan Stunting, Fraksi Golkar Beri 7 Catatan Penting
Fraksi Nasdem Setujui RAPBD Kutai Timur 2025 Senilai Rp11,151 Triliun
Fraksi PKS Dorong Pemerintah Tingkatkan PAD untuk Kemandirian Daerah
Fraksi PIR Serahkan Pengesahan RAPBD Kutai Timur Tahun 2025 ke Paripurna
Dukung Pengesahan RPJPD 2025-2045, Fraksi PIR Tekankan Perlunya Transformasi Tatakelola Bagi Pemerintahan Guna Wujudkan Visi Kutai Timur Hebat 2045

Berita Terkait

Senin, 30 Juni 2025 - 18:04 WITA

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun

Kamis, 28 November 2024 - 08:21 WITA

Pandangan Akhir Fraksi GAP, Tekankan Implementasi RPJPD Harus Konsisten

Kamis, 28 November 2024 - 08:17 WITA

Fraksi PPP Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah

Kamis, 28 November 2024 - 07:44 WITA

Mulai Peningkatan SDM Hingga Penanggulangan Stunting, Fraksi Golkar Beri 7 Catatan Penting

Rabu, 27 November 2024 - 15:23 WITA

Fraksi Nasdem Setujui RAPBD Kutai Timur 2025 Senilai Rp11,151 Triliun

Berita Terbaru

Lifestyle & Infotainment

Taiwan di IIE 2025 Tunjukkan Pesona Lingkungan Ramah Muslim

Minggu, 13 Jul 2025 - 19:10 WITA