SANGATTAKU – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Koordinasi PPID se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kebijakan dan Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara ini diadakan di Grand Hotel Bumi Senyiur, Balikpapan, dan dihadiri oleh para pejabat yang menangani PPID serta petugas layanan informasi dari Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk Diskominfo Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh Kabid IKP dan Kehumasan Lisa Komentin beserta staf.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Kepala Diskominfo Provinsi, Muhammad Faisal. Dalam sambutannya, Faisal menekankan pentingnya sinergi antar PPID di tingkat kabupaten/kota untuk menciptakan harmonisasi dalam penyampaian informasi kepada publik. “Forum Koordinasi PPID ini memiliki fungsi strategis untuk melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kalimantan Timur,” ujar Faisal.
Ketua Panitia, Irene Yuriantini, yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Forum ini diharapkan dapat mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, dan mudah diakses, melalui sistem yang terbuka serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government,” jelas Irene.
Muhammad Faisal dalam paparannya juga menegaskan bahwa penerapan SPBE merupakan keharusan di era digital ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. “Keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” paparnya.
“Dengan menerapkan SPBE, kita dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Faisal juga mengajak seluruh peserta forum untuk mengoptimalkan peran PPID dalam mendukung kebijakan pemerintah, memperkuat koordinasi, dan melaksanakan transformasi digital. “Mari kita bersama-sama mengoptimalkan peran PPID dalam mendukung kebijakan pemerintah, memperkuat koordinasi, dan melaksanakan transformasi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ajak Faisal.
Forum ini juga menghadirkan dua narasumber penting, yaitu Handoko Agung Saputro, Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dan Imran Duse, Ketua Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur, yang memberikan pandangan serta pemaparan mengenai kebijakan dan implementasi keterbukaan informasi di Indonesia.
“Saya berharap forum ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
