Jimmi Harapkan Insentif Fiskal Pusat Fokus Pada Kemiskinan Ekstrem di Kutim

Kamis, 29 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Rencana Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) pada September 2024 sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan ekstrem mendapat tanggapan dari DPRD Kutai Timur. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan harapannya agar insentif tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Jimmi menekankan pentingnya arah yang jelas dalam penggunaan insentif fiskal ini. “Insentif fiskal dari pemerintah pusat bisa menjadi alat bagi Pemda untuk mencapai target nol persen angka kemiskinan ekstrem di Kutai Timur,” ujar Jimmi saat ditemui usai acara pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kutai Timur yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (29/8/2024).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meskipun Kutai Timur kaya akan sumber daya alam, masih ada warga yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem. “Ini sangat miris bagi kita yang tinggal di daerah dengan potensi alam yang besar, namun masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Jimmi juga menyoroti peran penting BPD dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kemiskinan ekstrem di desa-desa. “Perangkat desa seperti BPD harus dimaksimalkan karena mereka lebih memahami data dan kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Kolaborasi dengan BPD sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini,” tuturnya.

Ia mengapresiasi langkah terstruktur yang diambil Pemerintah Pusat dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, dan berharap program ini dapat diarahkan hingga ke tingkat desa. Jimmi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa agar mampu mengelola dana insentif fiskal tersebut dengan baik.

“Perlu adanya peningkatan SDM di tingkat desa. Mereka perlu dibimbing dalam mengelola sumber dana ini, karena ini adalah sesuatu yang baru. Keterlibatan Pemerintah Pusat hingga ke tingkat desa sangat penting untuk kesuksesan program ini,” kata Jimmi.

Baca Juga  Bupati Kutai Timur Apresiasi Peran TP PKK

Langkah awal yang harus dilakukan, menurut Jimmi, adalah memastikan pemahaman dan penerapan regulasi secara tepat. Hal ini penting untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang dan memastikan program berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Memahami regulasi baru ini sangat penting. Kita perlu orang-orang yang dapat menjelaskan pengelolaannya kepada daerah, terutama di desa-desa yang mungkin masih memerlukan pengarahan lebih lanjut,” tutupnya. (AD01/ DPRD)

743Dibaca

Berita Terkait

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan
DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal
Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun
Gebyar Expo 2025 di Kutai Timur: Koperasi Ditegaskan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
BPJS Kesehatan Kutim Gelar Evaluasi Tahunan, Dorong Digitalisasi dan Perbaikan Layanan Kesehatan
Dukung Ekosistem Pesisir, PT APE Tanam Ribuan Mangrove di Kutim
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Produktivitas Padi Gunung Bengalon Capai 1,2 Ton per Hektare, Tren Luasan Lahan Menurun

Berita Terkait

Jumat, 5 September 2025 - 07:13 WITA

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Kamis, 4 September 2025 - 19:58 WITA

DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal

Senin, 30 Juni 2025 - 18:04 WITA

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun

Minggu, 29 Juni 2025 - 10:18 WITA

Gebyar Expo 2025 di Kutai Timur: Koperasi Ditegaskan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

Rabu, 18 Juni 2025 - 14:33 WITA

BPJS Kesehatan Kutim Gelar Evaluasi Tahunan, Dorong Digitalisasi dan Perbaikan Layanan Kesehatan

Berita Terbaru

Ekonomi & Kesehatan

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Jumat, 5 Sep 2025 - 07:13 WITA