SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-22 di Ruang Sidang Utama DPRD, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangidengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas, dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan undangan lainnya. Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR), melalui Ketua Fraksi dr Novel Tyty Paembonan, memberikan pendapat akhirnya atas RAPBD tersebut.
Dalam penyampaiannya, dr Novel menyampaikan rasa syukur atas kesempatan melaksanakan tugas konstitusional ini. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RAPBD 2025 telah melalui tahapan panjang, mulai dari penyampaian Nota Penjelasan RAPBD, pandangan umum fraksi, hingga pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang dengan memperhatikan data terperinci dan argumentasi yang logis, menghasilkan rancangan anggaran sebagai berikut, Pendapatan Daerah sebesar Rp11,15 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp358,39 miliar, Pendapatan Transfer Rp10,25 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp547,80 miliar.
Kemudian Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp11,14 triliun, terdiri dari Belanja Operasi Rp5,60 triliun, Belanja Modal Rp4,32 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp20 miliar, dan Belanja Transfer Rp1,19 triliun. Terakhir, Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan Rp0, dengan pengeluaran pembiayaan Rp15 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PIR menyatakan tidak menolak pengesahan RAPBD 2025 menjadi Peraturan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Maka dengan ini, Fraksi Persatuan Indonesia Raya, menyerahkan kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku,” tutup Novel. (AD01/ DPRD)
