Hepnie Armansyah: Outsourcing Nakes Perlu Kajian Mendalam

Minggu, 24 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Rencana Dinas Kesehatan Kutai Timur (Dinkes Kutim) untuk merekrut tenaga kesehatan melalui sistem outsourcing di RSUD Muara Wahau yang akan dibangun pada 2025 mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.

Hepnie Armansyah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutim, mengakui adanya kendala terkait moratorium pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap rencana outsourcing ini. Hepnie meminta adanya kajian komprehensif untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah. (bl/ sgtk)

“Meski kami memahami kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pengangkatan tenaga honorer, namun penggunaan sistem outsourcing untuk tenaga kesehatan perlu dikaji lebih mendalam. Kita harus memastikan sistem ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Politikus PPP ini memberikan apresiasi atas upaya Dinas Kesehatan dalam mempelajari regulasi terkait tenaga kerja outsourcing. Namun, ia menegaskan pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga kesehatan. “Kami akan mendorong agar standar upah tenaga kesehatan outsourcing tidak hanya mengacu pada UMK, tapi juga mempertimbangkan beban kerja dan risiko profesi mereka,” ujarnya.

Untuk penempatan dokter spesialis, DPRD mendukung langkah kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. “Untuk dokter spesialis, kami mendukung langkah kerja sama dengan Kemenkes RI. Namun untuk tenaga kesehatan lainnya, kami akan terus mendorong Pemkab untuk mencari skema terbaik yang bisa menjamin kesejahteraan mereka sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat,” tegasnya.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bisa mengupayakan formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang lebih banyak untuk tenaga Kesehatan. Sehingga tidak semua posisi harus diisi tenaga outsourcing. Bagaimanapun, tenaga kesehatan adalah profesi vital yang membutuhkan kepastian karir,” pungkasnya. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP
264 Koperasi Sawit di Kutai Timur Berpotensi Ambil Peran dalam Hilirisasi
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WITA

Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA