Respon Pandangan Kritis Fraksi GAP, Ini Paparan Pemkab Kutai Timur

Senin, 25 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut positif pandangan kritis Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) terkait upaya penguatan kemandirian fiskal daerah dalam RAPBD 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kutai Timur, Senin (25/11/2024).

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi terhadap respon kritis yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkap Asisten III Pemkab Kutai Timur, Sudirman Latief.

Merespon kekhawatiran Fraksi GAP tentang ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemkab berkomitmen melakukan diversifikasi pendapatan. “Beberapa hal yang kami tindak lanjuti adalah upaya yang terus menerus menggali potensi pemasukan daerah agar tercipta diversifikasi sumber pendapatan,” jelasnya.

“Tujuannya adalah agar Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, ketergantungan yang tinggi akan menjadi risiko saat ada pengurangan alokasi dari pemerintah nasional,” lanjutnya.

Terkait pengelolaan belanja daerah, Sudirman menegaskan komitmen transparansi dan efisiensi. “Pemerintah memastikan alokasi belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan dan bisa benar-benar mendorong pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Selanjutnya, bahwa dalam proses pengelolaan anggaran belanja modal pemerintah selalu transparan dan memegang memegang prinsip efisiensi implementasinya,” tegasnya.

Untuk pengelolaan BUMD, Pemkab berjanji melakukan pembenahan menyeluruh. “Pemerintah akan melakukan pembenahan dengan selalu menjaga good corporate governance BUMD, supaya tercipta iklim perusahaan daerah yang transparan, rasional, dan profitable,” ujarnya.

“Pemerintah Daerah berupaya dalam optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal agar seluruh masyarakat Kutai Timur sampai ke pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas Sudirman. (AD01/ Diskominfo Kutim)

Berita Terkait

Instruksi Bupati Ardiansyah: Data BMKG Wajib Tampil di Seluruh Videotron Hingga Januari 2026
Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD
Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Jadi Kebanggaan Daerah, Ardiansyah Sulaiman Apresiasi Kepala DPPKB
Dukung Penurunan Stunting, Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Asal Kutim Diharapkan Jadi Pilot Project Nasional
Anggaran BKKD Kutim Naik Signifikan Jadi Rp250 Juta, Bupati Ardiansyah Bantah Tudingan Hambat Pembangunan
Tindak Lanjut Arahan Pusat, Kutai Timur Konsolidasikan Pengamanan dan Kesiapsiagaan Jelang Nataru
Ardiansyah Sulaiman Tegaskan, Pekerjaan Infrastruktur di Benua Baru Hanya Penambahan Kegiatan, Bukan Proyek Multiyears
Jambore Daerah Kaltim 2025 Resmi Ditutup, Mahyunadi Minta Evaluasi Kekurangan dalam Penyelenggaraan

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 10:04 WITA

Instruksi Bupati Ardiansyah: Data BMKG Wajib Tampil di Seluruh Videotron Hingga Januari 2026

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:26 WITA

Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD

Senin, 1 Desember 2025 - 19:59 WITA

Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Jadi Kebanggaan Daerah, Ardiansyah Sulaiman Apresiasi Kepala DPPKB

Senin, 1 Desember 2025 - 16:43 WITA

Anggaran BKKD Kutim Naik Signifikan Jadi Rp250 Juta, Bupati Ardiansyah Bantah Tudingan Hambat Pembangunan

Senin, 1 Desember 2025 - 16:04 WITA

Tindak Lanjut Arahan Pusat, Kutai Timur Konsolidasikan Pengamanan dan Kesiapsiagaan Jelang Nataru

Berita Terbaru