SANGATTAKU – Penguatan basis data Koperasi dan UMKM menjadi fokus perhatian DPRD Kutai Timur melalui inisiatif Akbar Tanjung, anggota dewan yang membidangi sektor ekonomi. Langkah ini ditujukan untuk memformulasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan sektor usaha mikro hingga menengah di wilayah tersebut.
“Kami butuh data real dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau sudah diketahui, bisa dibawa ke DPRD untuk diskusi lebih lanjut. Kita harus tahu jenis UMKM yang ada dan bidang apa yang paling mendominasi,” ungkap politisi PKS ini pada Senin (2/12/2024).
Evaluasi efektivitas program pengembangan UMKM juga menjadi perhatian khusus, terutama terkait dampak berbagai bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang telah diselenggarakan. “Kita perlu evaluasi tingkat keberhasilan dari Bimtek yang sudah dilakukan. Berapa persen yang benar-benar berhasil? Ini penting agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia dan memberikan manfaat maksimal,” terang Akbar.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung penguatan sektor koperasi dan UMKM. “DPRD akan memberikan perhatian khusus bagi koperasi dan UMKM yang benar-benar potensial. Ini sejalan dengan visi kita untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Akbar menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan, dalam memperkuat ekosistem UMKM. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha. Dengan data yang akurat, kita bisa membuat program yang lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Inisiatif pengumpulan data ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat posisi koperasi dan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah Kutai Timur. (AD01/ DPRD)
