SANGATTAKU – Langkah strategis diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana lingkungan hidup. Bekerjasama dengan GIZ SASCI+ dan USAID SEGAR, Pemkab Kutim menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur daerah dan pemerintahan desa di Ballroom Hotel MaxOne, Balikpapan, Senin (2/12/2024).
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kutai Timur, Ripto Widargo, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan upaya strategis dalam memberikan pemahaman tentang potensi pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). “Banyak skema pembiayaan yang tersedia di BPDLH. Namun terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk bisa mengakses dana tersebut,” jelasnya.
Program ini mendapat respons positif dengan partisipasi 83 desa, baik secara langsung maupun daring. Kegiatan ini menjadi sangat krusial mengingat posisi strategis pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan. “Pemerintah desa berada di tingkat tapak yang berhubungan langsung dengan kawasan lingkungan, seperti daerah aliran sungai,” tambah Ripto.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan tidak hanya berfokus pada akses pendanaan BPDLH, tetapi juga mengeksplorasi potensi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lokal. Ripto menekankan fleksibilitas dana CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung program lingkungan, tidak terbatas pada sektor pendidikan.
Setiap skema pendanaan BPDLH memiliki karakteristik dan persyaratan spesifik, mulai dari tahapan pengajuan proposal hingga kriteria kelayakan. Meski prosedurnya ketat, dana ini diyakini dapat menjadi katalis dalam mencapai target pembangunan Kutai Timur, khususnya dalam peningkatan indeks lingkungan hidup dan ekonomi hijau.
Para peserta dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia, dengan tujuan akhir menciptakan pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan.
“Harapan kami ke depannya dana lingkungan hidup ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan desa, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan dan kelestarian lingkungan di Kutai Timur,” ungkap Ripto. (AD01/ Diskominfo Kutim)
