SANGATTAKU – Pemerataan infrastruktur dasar di Kutai Timur (Kutim) masih menjadi tantangan yang mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan vital masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih dan listrik di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kami berharap, Pemkab Kutim bisa memenuhi kebutuhan vital seperti air bersih, listrik, dan komunikasi di daerah-daeah dan pedalaman. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga membuka peluang lebih besar pertumbuhan ekonomi di Kutim,” ungkap politisi Partai Nasdem ini.
Meski Kutim dikaruniai anggaran yang substansial dalam dua tahun terakhir, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan. Kondisi ini terutama terlihat di beberapa wilayah seperti Kecamatan Muara Bengkal dan Busang, di mana akses listrik masih belum merata.
“InsyaAllah semuanya akan terus saya perjuangkan, semoga permasalahan akan berkurang,” tegasnya, menyatakan komitmen untuk terus mengawal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Prayunita menekankan pentingnya sinkronisasi antara Pemkab Kutim dan DPRD dalam memperkuat pembangunan di seluruh wilayah. “Hal ini harus sama-sama kita perbaiki, agar pembangunan yang mementingkan masyarakat memperoleh prioritas yang memadai sesuai anggaran yang dimiliki,” jelasnya.
Besarnya anggaran yang dimiliki Kutim saat ini seharusnya dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun faktanya, masih banyak warga yang belum merasakan hasil pembangunan secara optimal.
Wakil Ketua II DPRD Kutim ini meyakini bahwa pembangunan yang merata dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dipandang sebagai kunci dalam mengatasi berbagai kendala yang ada.
“Dengan begitu potensi besar yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh warga,” pungkasnya, menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah untuk kepentingan masyarakat. (AD01/ DPRD)
