Proses Efisiensi Anggaran Kutai Timur Masih Menunggu Pedoman Kementerian Keuangan

Senin, 10 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menyatakan bahwa proses efisiensi anggaran daerah masih menunggu pedoman resmi dari Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikannya dalam wawancara seusai rapat dengar pendapat (hearing) pada Rabu, 10 Februari 2025, yang membahas pergeseran dan pengurangan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi (*/MK)

Menurut Jimmi, pembahasan mengenai efisiensi anggaran telah dibahas secara umum, termasuk rencana pemangkasan biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam persentase tertentu. Namun, rincian mengenai pos anggaran mana saja yang akan mengalami efisiensi masih belum ditetapkan karena belum ada pedoman resmi dari pemerintah pusat.

“Keputusannya kemarin baru sebatas gambaran umum, misalnya SPPD dikurangi sekian persen. Tapi kita masih menunggu pedoman lebih lanjut dari Kementerian Keuangan,” ujar Jimmi.

Selain efisiensi anggaran, pergeseran anggaran juga menjadi pembahasan rutin setiap tahunnya. Namun, kepastian mengenai jumlah anggaran yang akan digeser masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Total anggaran yang ditetapkan sebelumnya sekitar Rp11,15 triliun, dan kini diperkirakan menjadi sekitar Rp7 triliun lebih. Ada sekitar Rp3,5 triliun yang dipertimbangkan untuk dilakukan efisiensi atas arahan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, DPRD Kutai Timur dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada 1 Maret untuk meninjau hasil review dari Inspektorat terkait potensi utang dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jimmi menyebutkan bahwa hingga saat ini, besaran potensi utang dan SiLPA masih belum teridentifikasi secara pasti.

Dalam pembahasan mendatang, DPRD akan menyoroti utang yang dimiliki oleh tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jimmi mengungkapkan bahwa sebagian besar utang tersebut berasal dari proyek fisik yang melibatkan pihak ketiga.

Baca Juga  Bupati Kutai Timur Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah

“Rata-rata utangnya terkait proyek fisik yang melibatkan pihak ketiga. Total utang dari tujuh OPD tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun,” pungkasnya. (*/MK)

1.3kDibaca

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP
264 Koperasi Sawit di Kutai Timur Berpotensi Ambil Peran dalam Hilirisasi
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WITA

Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA