SANGATTAKU – Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok di Pasar Sangatta Selatan pada Rabu, 4 Juni 2025 pukul 07.30 WITA.
Kegiatan ini turut dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait, seperti Dinas Kelautan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lainnya, serta Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur.
Kepala Disperindag Kutai Timur, Nora Ramadani, mengungkapkan bahwa hasil survei lapangan menunjukkan tidak ada lonjakan harga yang signifikan.
“Hanya saja, seperti daging ada kenaikan Rp10.000 yang biasanya Rp160.000 menjadi Rp170.000 sekarang. Tapi rata-rata untuk daya beli masyarakat tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pasokan bahan pokok seperti cabai, baik yang berasal dari lokal maupun wilayah Sulawesi, masih terpantau aman. Untuk harga, juga belum menunjukkan tren kenaikan.
“Kalau nanti ada kenaikan harga yang diakibatkan distribusi, kita akan potong jalur distribusinya,” tegas Nora.
Sementara itu, dalam sidak tersebut ditemukan bahwa dari 160 lapak yang disediakan pemerintah, baru 43 yang terisi. Selebihnya, para pedagang masih memilih berjualan di pinggir jalan.
Jabatan Fungsional (Jafung) Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, Ahmad Dony Evriady, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemutihan atau pengkajian ulang terhadap kios-kios yang tidak digunakan, untuk memastikan pemanfaatan yang optimal.
“Tetapi, itu nanti kita rapatkan dulu dengan semua perangkat dan akan kita laporkan ke bupati, kita cari regulasinya. Supaya bagaimana nantinya pasar itu bisa terisi,” jelasnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutai Timur, Vita Nurhasanah, mengatakan bahwa selaku pihak yang menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi, pihaknya akan membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang ada.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui rapat fasilitasi guna mengidentifikasi permasalahan serta menentukan langkah lanjutan. Rapat ini akan melibatkan seluruh pihak terkait, baik itu dari unsur perangkat daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, serta pihak lainnya.
“Sebagai langkah awal, akan segera dilakukan rapat untuk mengindetifikasi dan menginventarisasi berbagai persoalan di pasar tersebut,” terangnya. (MMP)
