Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan

Senin, 5 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah tegas untuk menertibkan kewajiban pengembang perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutai Timur saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus akan mengatur sanksi tegas hingga penyediaan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Kepala Bidang Perumahan Umum Dinas Perkim Kutai Timur, B. Widarta. (Meika/ sgtk)

Kepala Bidang Perumahan Umum Dinas Perkim Kutai Timur, Beni Widarta, menjelaskan bahwa landasan dasar hukum penertiban ini sebenarnya telah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024. Namun, aturan tersebut perlu diperkuat dengan regulasi turunan agar mekanisme penindakan di lapangan bisa berjalan lebih detail dan terukur.

“Sanksinya memang sudah diatur di Perda Nomor 2 Tahun 2024, khususnya Pasal 22. Tetapi pengaturan mengenai sanksi ini masih harus melalui Perbup,” ungkap Widarta saat diwawancarai melalui telepon WhatsApp, Rabu (30/9/2026) siang.

Melalui draf regulasi yang sedang disiapkan ini, pemerintah berupaya menutup celah ketidakdisiplinan pengembang. Aturan turunan tersebut tidak hanya memuat ancaman sanksi bagi yang mangkir, tetapi juga memperjelas standar kewajiban pengembang sejak awal pembangunan hingga proses penyerahan aset kepada pemerintah daerah.

Widarta menambahkan, penyusunan Perbup ini merangkum seluruh aspek krusial dalam pengelolaan PSU perumahan agar fasilitas umum bagi masyarakat dapat segera diambil alih dan dirawat oleh daerah.

“Kami sendiri baru sedang tahap penyusunan draf Perbup untuk mengatur mengenai penyediaan PSU perumahan pengembang, tata cara serah terima PSU, kemudian juga mengenai sanksi lebih detail,” terangnya.

Meski regulasi teknis tersebut masih dalam proses perumusan, Dinas Perkim memastikan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 tetap menjadi instrumen hukum utama yang aktif berjalan sambil menunggu Perbup rampung dan disahkan. (adv/Diskominfo Kutim)

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru
Memakan Waktu Berbulan-bulan, Pengrajin Tenun Ikat Bumi Etam Tetap Bertahan
Dispar Kutai Timur Andalkan Festival untuk Menjaga Tradisi Lokal Tetap Hidup

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 11:26 WITA

Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA