SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menanggung penuh biaya asuransi bagi 1.200 hektare lahan pertanian. Melalui skema pembiayaan ini, petani dibebaskan dari kewajiban membayar premi sebesar Rp180.000 per hektare dan berhak mendapatkan nilai pertanggungan mencapai Rp6 juta apabila mengalami gagal panen akibat serangan hama maupun faktor alam lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa seluruh tahapan administrasi dan payung hukum program tersebut telah rampung. Proses yang sudah diselesaikan meliputi nota kesepahaman (MoU) dengan pihak PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dengan Jasindo, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur.
“Seandainya terjadi gagal panen, ada serangan hama dan sebagainya, uang Rp6 juta ini akan sangat membantu. Dari pihak petani itu sama sekali tidak keluar uang. Jadi, semua ditanggung oleh pemerintah,” ujar Dyah, Kamis.
Meski dokumen legalitas telah siap, implementasi program kini memasuki fase teknis berupa pengumpulan dan penginputan data calon peserta. Proses pendaftaran tersebut dilakukan secara daring melalui tautan khusus yang telah disediakan oleh pihak Jasindo sebagai penjamin asuransi.
Untuk mengejar kelengkapan berkas, Dyah menginstruksikan seluruh penyuluh pertanian lapangan (PPL) agar proaktif mendampingi serta menginput data petani di wilayah kerja masing-masing. Kinerja pendataan di tingkat lapangan menjadi faktor penentu kecepatan penerbitan polis.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan polis asuransi tersebut sudah terbit dan diserahkan secara resmi kepada para petani paling lambat pada Desember 2026. Dengan adanya jaminan perlindungan atas risiko usaha tani ini, pemerintah daerah mendorong para petani untuk tetap menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kutai Timur. (Mk/)





















