SANGATTAKU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Sosialisasi dan Orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi 30 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Royal Victoria, Selasa (11/11/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk membekali aparatur sipil negara (ASN) kemampuan mendeteksi tanda awal gangguan psikologis dan memberikan pertolongan pertama di lingkungan kerja pemerintahan.
Kepala Dinkes Kutim dr. Yuwana Sri Kurniawati menyampaikan, tekanan pekerjaan, tuntutan target, hingga tanggung jawab pelayanan publik dapat memicu gangguan psikologis jika tidak dikelola sejak dini. Menurutnya, kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, melainkan juga kesiapan mental dan kondisi lingkungan kerja.

“Sehat itu bukan hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi juga bagaimana kondisi lingkungan dan psikologis seseorang. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang penting untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari, termasuk dalam menjalankan pekerjaan,” jelasnya.
Yuwana mengingatkan, dinamika birokrasi menuntut pegawai memiliki ketahanan dalam mengelola emosi dan beradaptasi agar tekanan kerja tidak berujung pada masalah kesehatan mental.
“Berbagai tekanan tersebut dapat memicu kecemasan, gangguan emosi, stres, hingga kelelahan mental apabila tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai kemampuan memberikan pertolongan pertama psikologis penting dikuasai aparatur karena gangguan mental kerap tidak terlihat secara kasatmata. Gejalanya dapat berupa perubahan perilaku, menarik diri dari pergaulan, kesulitan mengendalikan emosi, hingga penurunan produktivitas kerja.
“ASN yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mudah diajak berkomunikasi, mampu bekerja sama, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Karena itu, kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam orientasi ini, peserta dibekali metode Psychological First Aid (PFA), yakni pendekatan pertolongan pertama psikologis dengan cara mengenali kebutuhan individu, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan yang tepat, serta menghubungkan individu yang mengalami krisis ke layanan profesional.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kutim Fuffahanna dan dr. Andi Zulkifli dari RSUD Kudungga. Materi mencakup arah kebijakan daerah dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), penerapan PFA, hingga penanganan awal krisis psikologis.
Selain pemaparan materi, peserta mengikuti simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok untuk memahami batasan pertolongan pertama serta kapan harus merujuk rekan kerja ke tenaga ahli.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan OPD diminta menyusun rencana aksi di instansi masing-masing guna membangun budaya kerja yang suportif, membuka ruang komunikasi, serta menghapus stigma terhadap pegawai yang mengalami persoalan kesehatan mental. (adv/Prokompi)





















