
SANGATTAKU – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif (Diskop UKM dan Ekraf) Kabupaten Kutai Timur tengah gencar menata serta memvalidasi ulang basis data pelaku usaha di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan angka pendaftaran resmi dengan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat di lapangan.

Kepala Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur, Marhadyn, membeberkan bahwa pencatatan data terintegrasi di tingkat kementerian menunjukkan angka sekitar 20.000 unit UMKM yang terdaftar. Meski demikian, jangkauan pelayanan serta capaian kinerja dinas di lapangan mengindikasikan potensi pergerakan usaha masyarakat yang jauh lebih besar.
“Kalau secara data Kementerian itu ada sekitar 20.000-an UMKM. Tetapi kalau secara data kinerja lapangan, jumlahnya bisa sampai 40.000 unit. Saat ini data riil yang sudah terverifikasi ada di kisaran 20.000 lebih,” ujar Marhadyn saat diwawancarai pada Jumat (6/11/2026).
Keragaman sektor usaha yang terdata mencakup berbagai tingkatan skala ekonomi. Mulai dari pedagang sektor informal skala mikro seperti penjual sayur dan kuliner harian, hingga entitas usaha kecil menengah yang mulai memperluas pasarnya di tingkat lokal.
Perbedaan signifikan antara data administratif dan kondisi riil ini mendorong Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur untuk mempercepat integrasi data tunggal. Pemetaan yang presisi akan menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam merancang arah kebijakan anggaran pembangunan ekonomi kerakyatan.
Marhadyn menekankan, kerapian basis data usaha ini bukan sekadar urusan kelengkapan berkas administratif semata. Keakuratan informasi riil di lapangan akan menentukan ketepatan sasaran penyaluran berbagai program strategis pemerintah, seperti pemetaan bantuan hibah, fasilitasi akses permodalan perbankan, hingga penyelenggaraan seri pelatihan manajemen usaha secara gratis. (adv/Diskominfo Kutim)





















