SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengintensifkan pengawalan terhadap usulan perluasan areal persawahan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Upaya ini krusial demi menjaga kesinambungan kucuran dana pusat yang nilainya telah melampaui Rp100 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, mengungkapkan bahwa proses administrasi dan koordinasi untuk pengajuan tambahan lahan pada tahun anggaran 2026 terus berjalan, meski realisasinya sempat mengalami penundaan.

“Sementara pada 2026 ini, kami kembali mengusulkan tambahan perluasan areal sawah sekitar 650 hektare. Meskipun usulan tersebut sementara masih tertunda, kami terus mengawal prosesnya,” ujar Dyah saat membacakan sambutan Bupati Kutai Timur dalam kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dyah, peluang Kutai Timur untuk kembali menyerap program pusat terbilang besar, berkaca pada keberhasilan tahun anggaran 2025 lalu. Kala itu, Kutai Timur sukses mengamankan program cetak sawah seluas 1.150 hektare karena lahan yang diajukan dinilai telah memenuhi syarat dan berstatus clean and clear.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah agar tidak lengah dalam menyiapkan kondisi teknis di lapangan. Kesiapan administrasi dan keakuratan informasi disebutnya sebagai modal utama pemerintah daerah saat mengajukan program ke tingkat pusat.
“Artinya, kita ke Kementerian Pertanian itu hanya berbekal data. Yang penting data kita ini valid dan kita bisa mempertanggungjawabkan data itu. Insyaallah, anggaran di Kementerian Pertanian luar biasa,” tegas Dyah.
Keseriusan menjaga kualitas pengusulan ini sejalan dengan ambisi besar Pemkab Kutai Timur yang menargetkan pencetakan sawah baru hingga 20.000 hektare. Target tersebut merupakan bagian dari program prioritas perluasan kawasan pertanian dalam arti luas seluas 100.000 hektare di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yang turut mencakup subsektor hortikultura dan perkebunan non-kelapa sawit.
Selama periode 2024 hingga 2026, dukungan Kementan senilai lebih dari Rp100 miliar tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari program cetak sawah, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk, dan pestisida.
Dengan memperkuat sinergi lintas sektor serta menjaga kesiapan lahan, Pemkab Kutai Timur optimistis dukungan anggaran pusat akan terus mengalir demi mempercepat kemandirian pangan dan kesejahteraan petani lokal. (Mk/)





















