DPRD Kutim Akan Bentuk Pansus terkait Rekomendasi BPK

Kamis, 16 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah Banner-DPRD.jpg

SANGATTAKU – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) baru saja memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, sebagai bukti komitmen Pemkab dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Meskipun meraih Opini WTP, Joni menegaskan bahwa ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk oleh DPRD Kutim.

“Kemarin kita hadiri itu. Alhamdulillah 10 daerah raih WTP semua. Cuma berbagai rekomendasi di tiap daerah berbeda-beda dan harus ditindaklanjuti. Saran BPK agar DPRD mengawasi pemerintah apa yang direkomendasikan BPK agar direalisasikan. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kami mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” ujarnya.

Joni menyampaikan, rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK akan dipantau dan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.

Joni menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan memantau dan membahas rekomendasi BPK dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD setelah Pansus dibentuk.

“Apa yang direkomendasikan dari pemerintah, kita dari DPRD ini selalu memantau itu, sejauh mana tindak lanjutnya. Ini kan belum, kita baru mau bentuk Pansus. Kita akan libatkan seluruh fraksi. Isinya tebal sekali. Mau pelajari dulu. Kita belum sempat ulik semua,” ungkapnya.

Joni menambahkan bahwa Opini WTP menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di daerah telah dilakukan dengan baik. Meskipun ada kemungkinan kesalahan administrasi kecil, hal ini tidak mengganggu kewajaran informasi laporan keuangan.

“Kalau sudah WTP rekomendasinya datar aja, nggak ada kesalahan, (jika pun ada) pasti masih bisa diperbaiki. Yang jelas biasanya ada kesalahan administrasi. Misalnya ada lebih bayar, ada kurang bayar,” terangnya.

Baca Juga  Cegah Kekerasan Seksual pada Anak, Novel Tekankan Pentingnya Pendeteksian Dini

Menurut Joni, hasil Opini WTP ini mencerminkan kinerja pemerintah yang baik, dengan indikator seperti penurunan kemiskinan dan angka stunting. Ia mengapresiasi upaya Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dan jajarannya dalam berbagai sektor pembangunan.

“Alhamdulillah Kutim ini dari banyak sektor terlihat kinerja pemerintah. Kemiskinan berkurang. Dari angka stunting misalnya, turun drastis. Nah itu semua kan salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (AD01/DPRD)

998Dibaca

Berita Terkait

Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai
Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah
34 Perumahan Terdaftar di Kutai Timur, 11 Telah Jalani Serah Terima Pertama PSU
Dishub Kutai Timur Mulai Matangkan Operasional Pelabuhan Kenyamukan
Dishub Kutai Timur Petakan Potensi Parkir, Penetapan Lokasi Resmi Disiapkan
BPJS Kesehatan Keluarkan Lebih dari Rp100 Triliun untuk Biaya Penyakit Jantung
Tekan Angka Kecelakaan, Dishub Kutai Timur Petakan Titik Black Spot dan Genjot Edukasi Dini
Banyak Pegawai Purna Tugas, Dishub Kutai Timur Siapkan Regenerasi Personel

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:14 WITA

Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:14 WITA

Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah

Jumat, 2 Oktober 2026 - 08:09 WITA

34 Perumahan Terdaftar di Kutai Timur, 11 Telah Jalani Serah Terima Pertama PSU

Kamis, 1 Oktober 2026 - 09:42 WITA

Dishub Kutai Timur Mulai Matangkan Operasional Pelabuhan Kenyamukan

Rabu, 30 September 2026 - 11:16 WITA

BPJS Kesehatan Keluarkan Lebih dari Rp100 Triliun untuk Biaya Penyakit Jantung

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan

Senin, 5 Okt 2026 - 08:26 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai

Minggu, 4 Okt 2026 - 09:14 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah

Sabtu, 3 Okt 2026 - 10:14 WITA

Diskominfo Kutai Timur

34 Perumahan Terdaftar di Kutai Timur, 11 Telah Jalani Serah Terima Pertama PSU

Jumat, 2 Okt 2026 - 08:09 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Dishub Kutai Timur Mulai Matangkan Operasional Pelabuhan Kenyamukan

Kamis, 1 Okt 2026 - 09:42 WITA