LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 Dinilai Kurang Lengkap dan Transparan, Faizal Rachman: Akan Kita Tindaklanjuti

Selasa, 30 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Faizal Rachman, meminta pemerintah daerah untuk melengkapi data terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2023. Hal ini diungkapkan Faizal setelah mengikuti rapat pembahasan LKPJ Bupati Kutai Timur tahun 2023 di Ruang Hearing, Kantor DPRD Kutai Timur beberapa hari lalu.

Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (dok. ist)

“Tahun ini, LKPJ agak berbeda dengan tahun sebelumnya, program dan kegiatannya tidak ditampilkan, kalaupun ada datanya kurang lengkap. Ini yang akan kita tindak lanjuti,” ujar Faizal, anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutai Timur.

LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Penyusunan LKPJ bertujuan untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan.

Faizal mengungkapkan bahwa data dalam LKPJ Bupati Kutai Timur tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Pada LKPJ tahun 2022, seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilampirkan, mulai dari nama kegiatan, nilai pagu anggaran yang digunakan, hingga capaian realisasi keuangannya. Sementara, di LKPJ tahun ini tidak selengkap itu,” jelasnya.

DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang setara, sehingga penyampaian LKPJ dari kepala daerah kepada DPRD tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak, melainkan sebagai bahan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Dokumen laporan yang menjadi kewajiban setiap kepala daerah harus berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Kita akan menindaklanjuti dan mencari tahu penyebab ketidaklengkapan data ini,” tegas Faizal.

Dengan demikian, harapan Faizal dan anggota DPRD lainnya adalah agar pemerintah daerah bisa segera melengkapi data yang kurang dalam LKPJ 2023, sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan baik. (AD01/DPRD Kutim)

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP
264 Koperasi Sawit di Kutai Timur Berpotensi Ambil Peran dalam Hilirisasi
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WITA

Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA