Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat

Kamis, 6 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terlebih proyek-proyek MYC terkesan masih jalan di tempat. Kurangnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan skema Multyears Contract (MYC) membuat masyarakat Kutim belum merasakan manfaatnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni. (dok. sangattaku/ bl)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni, mengatakan bahwa dari 24 proyek MYC (Multiyeasr Contract) di Kutim, tidak ada satupun yang selesai pengerjaannya hingga Juni 2024. Bahkan, dua proyek tahun jamak yakni Masjid At-Taubah dan Pasar Modern Sangatta Selatan hampir dapat dipastikan gagal. Proyek-proyek ini sejatinya mulai dikerjakan sejak 2023 lalu dengan total anggaran mencapai Rp 4,483 triliun.

Namun, puluhan paket pekerjaan yang bernilai miliaran rupiah ini masih belum mencapai 50 persen. Kontraktor atau pihak ketiga yang belum memenuhi syarat seperti pengadaan batching plant, mobilisasi alat berat hingga memastikan material konstruksi tersedia, juga menjadi kendala.

Lebih jauh Joni mengatakan perusahaan yang mengerjakan proyek MYC tersebut sampai detik bisa disebut masih berhutang ke pemerintah Kutim.

“Kenapa saya katakan perusahaan atau kontraktor ini berhutang ke pemerintah, karena mereka sudah banyak mengambil uang untuk pekerjaan. Namun progres pekerjaannya masih kurang,” papar Joni.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengungkapkan pihaknya akan melakukan sidak atau kunjungan langsung ke semua lokasi proyek MYC. Agenda ini dimaksud untuk melihat langsung progres serta kondisi lapangan. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil sejumlah dinas terkait dalam waktu dekat.

“DPRD Kutim berniat memastikan anggaran yang akan dirancang kemudian berdasarkan kondisi riil proyek-proyek tersebut. Kalau mereka (Pemkab Kutim) masih memaksa untuk minta anggaran, kita akan buatkan perjanjian. Karena kalau ini tidak diselesaikan, pasti ada yang dirugikan. Dan itu adalah pemerintah sendiri, berimbas pada masyarakat juga,” tegas Joni. (AD01/DPRD)

Berita Terkait

Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD
Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Kontrol Ekonomi
Meski APBD Turun, Bupati Kutim Jamin Program Jaminan Sosial Pekerja Informal Tetap Berjalan
Transparansi Dana RT Dijamin Perbub, Pengawasan Dilakukan Berjenjang
Anggaran BKKD Kutim Naik Signifikan Jadi Rp250 Juta, Bupati Ardiansyah Bantah Tudingan Hambat Pembangunan
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi Raih Peringkat 2 Nasional PKN II, Gagas Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’
DPMDes Kutim Siapkan Tiga Program Kerjasama Desa 2026, Optimalkan Pendanaan Non-APBN
Wisata Sawah Teluk Pandan Mulai Dorong Aktivitas Ekonomi Warga

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:26 WITA

Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:17 WITA

Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Kontrol Ekonomi

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:44 WITA

Meski APBD Turun, Bupati Kutim Jamin Program Jaminan Sosial Pekerja Informal Tetap Berjalan

Senin, 1 Desember 2025 - 17:11 WITA

Transparansi Dana RT Dijamin Perbub, Pengawasan Dilakukan Berjenjang

Minggu, 30 November 2025 - 08:34 WITA

Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi Raih Peringkat 2 Nasional PKN II, Gagas Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Transparansi Dana RT Dijamin Perbub, Pengawasan Dilakukan Berjenjang

Senin, 1 Des 2025 - 17:11 WITA