SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan pentingnya kerja sama tanpa memandang latar belakang partai dalam melaksanakan tugas DPRD. Menurutnya, setiap anggota DPRD harus mengutamakan kepentingan lembaga DPRD di atas kepentingan partai masing-masing.
“DPRD ini merupakan kelembagaan, sehingga dalam bekerja, kita tidak lagi melihat partai. Kita mengatasnamakan DPRD,” ujar Jimmi, Selasa (23/7/2024).
Jimmi menyarankan agar komisi-komisi di DPRD dipimpin oleh partai-partai yang tidak termasuk dalam unsur pimpinan, seperti PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PPP. Menurutnya, hal ini akan memberikan kesempatan yang adil bagi semua partai dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan.
“Secara pribadi, saya ingin komisi-komisi dipimpin oleh partai yang tidak menjadi unsur pimpinan, seperti PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PPP. PKS biar saja di posisi sekretaris atau wakil,” jelas Jimmi.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab dalam menjalankan tugas DPRD adalah tanggung jawab bersama semua partai, bukan hanya satu partai saja. Setiap partai harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
“Tanggung jawab kita ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu partai saja. Semua harus bekerja bersama untuk kepentingan bersama,” tambahnya.
Politisi PKS itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar partai di DPRD untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, DPRD Kutim dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
“Kolaborasi antar partai sangat penting agar kita dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal,” tegasnya.
Jimmi berharap seluruh anggota DPRD terus berkomitmen menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi atau partai. (AD01/DPRD)
