SANGATTAKU – Permasalahan ketepatan sasaran dan transparansi distribusi bantuan sosial (bansos) dinilai memerlukan evaluasi komprehensif untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi saat rapat kerja, Jumat, 29 November 2024.
Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, Yusuf Silambi mengungkapkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial. “Jika bantuan ini tidak tepat sasaran, justru akan menambah masalah baru,” ungkapnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat (29/11/2024).
Fenomena bantuan yang tidak tepat sasaran ini menjadi keprihatinan tersendiri, di mana kelompok yang kurang membutuhkan justru mendapat akses lebih mudah, sementara masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan menghadapi kesulitan dalam prosesnya. Situasi ini dinilai dapat memicu ketidakpuasan di tengah masyarakat.
Transparansi menjadi kunci utama dalam pembenahan sistem bantuan sosial. Legislator ini menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai landasan penentuan penerima bantuan. Tanpa adanya transparansi yang memadai, evaluasi program dan perbaikan sistem akan sulit dilakukan.
Sebagai solusi konkret, Yusuf Silambi mengajukan usulan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan evaluasi program. Pembentukan forum komunikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diyakini dapat menghasilkan masukan berharga untuk penyempurnaan program.
Di tengah situasi ekonomi yang menantang, penanganan bantuan sosial harus menjadi prioritas utama. Banyak keluarga di Kutai Timur yang mengandalkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga ketepatan distribusi menjadi sangat krusial.
Pemanfaatan teknologi dalam pendataan penerima bantuan juga menjadi salah satu rekomendasi penting. Digitalisasi sistem pendataan diyakini dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan kepada penerima yang tepat.
“Kita berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya,” tegas Yusuf Silambi.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, diharapkan program bantuan sosial di Kutai Timur dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (AD01/ DPRD)
