SANGATTAKU – Luas tanam padi gunung di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan drastis dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur, luas lahan yang sebelumnya mencapai 10.000 hektare kini menyusut menjadi sekitar 4.000 hektare pada tahun ini.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutai Timur, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa penyusutan ini terutama disebabkan oleh perubahan fungsi lahan.
“Berbeda dengan padi gogo di Jawa, padi gunung di Kutai Timur umumnya ditanam dengan sistem perladangan berpindah. Setelah panen, lahan sering kali dialihkan untuk tanaman lain, seperti kelapa sawit,” ujarnya dalam wawancara pada Senin, 17 Februari 2025.
Pola tanam berpindah ini membuat ketersediaan lahan untuk padi gunung semakin terbatas, yang berimbas pada penurunan produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mencanangkan program penanaman padi gogo guna meningkatkan produksi pangan, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dalam program ini, Kabupaten Kutai Timur telah mengusulkan sekitar 400 hektare lahan sebagai bagian dari rencana revitalisasi pertanian.
“Kami juga berupaya menggandeng perusahaan agar mereka dapat menanam padi gogo di lahan-lahan perkebunan mereka. Namun, kami masih menunggu kepastian terkait jumlah perusahaan yang akan berpartisipasi,” jelas Dessy.
Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk bantuan benih dan pupuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga berencana mengoptimalisasi sekitar 1.200 hektare lahan agar lebih produktif melalui skema Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“LP2B menjadi target utama pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Harapannya, dengan optimalisasi ini, sawah yang telah dicetak tetap menjadi sumber pangan bagi Kabupaten Kutai Timur,” imbuhnya.
Selain perluasan lahan, pemerintah juga berupaya memodernisasi alat dan mesin pertanian untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. (*/MMP)