SANGATTAKU – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah melalui perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta peningkatan iklim investasi. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor sumber daya alam.
Mahyunadi menilai, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi Kutai Timur dengan membenahi proses birokrasi yang selama ini masih menjadi kendala masuknya investasi. Ia menyoroti pentingnya kemudahan pengurusan perizinan agar investor dapat menjalankan usaha dengan lancar.
“Pengurusan izin investasi yang ada agar segera dibenahi untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, sehingga fiskal kita tidak hanya bergantung pada pendapatan hasil sumber daya alam, tetapi juga bisa ditingkatkan melalui pendapatan dari usaha-usaha lainnya,” ujar Mahyunadi, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, pengembangan sektor usaha di luar sumber daya alam sangat krusial untuk memperkuat perekonomian daerah dan memperluas sumber pendapatan Kutai Timur jangka panjang.
Selain investasi, Mahyunadi menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan korporasi dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
Ia berharap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ke depan dapat diselaraskan langsung dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Salah satu aspek yang menjadi catatan penting adalah perbaikan sistem pelaporan dari perusahaan.
“Selama ini kita tidak tahu dana CSR itu dihabiskan berapa, ke mana, dan untuk siapa, karena belum terlaporkan dengan baik kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Penyelarasan program perusahaan dengan agenda pemerintah dinilai mendesak agar bantuan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih tepat sasaran, serta menghindari tumpang tindih dengan program yang telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui koordinasi dan transparansi yang lebih baik antara pemerintah dan dunia usaha, kontribusi perusahaan diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian Kutai Timur secara berkelanjutan. (adv/Diskominfo Kutim)
