
SANGATTAKU – Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada upaya promosi pariwisata Kabupaten Kutai Timur ke luar daerah. Salah satu program yang terpaksa dibatalkan Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur adalah kerja sama promosi destinasi wisata melalui media penayangan di Bandara APT Pranoto, Samarinda.

Kepala Dispar Kutai Timur, Mahriadi, mengatakan keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pelaksanaan sejumlah program, baik pembangunan destinasi maupun kegiatan promosi pariwisata.
Menurutnya, ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan program yang telah direncanakan. Apabila dukungan dana tidak tersedia, kegiatan pembangunan objek wisata maupun pengembangan destinasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kalau anggarannya tidak tersedia, otomatis kegiatan pembangunan objek wisata atau destinasi juga harus disesuaikan,” ujar Mahriadi saat diwawancarai.
Ia mengungkapkan, kerja sama promosi dengan Bandara APT Pranoto sebelumnya telah melalui beberapa kali pembahasan. Rencana tersebut mencakup penayangan potensi wisata Kutai Timur, salah satunya Pulau Miang, sebagai upaya memperkenalkan destinasi unggulan kepada masyarakat dari luar daerah.
Bahkan, pembahasan teknis terkait kerja sama tersebut telah memasuki tahap akhir dan direncanakan dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Sejumlah hal, mulai dari biaya, frekuensi penayangan hingga lokasi promosi, telah dibicarakan bersama pihak bandara.
Namun, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan setelah anggaran yang sebelumnya disiapkan mengalami penarikan menyusul kebijakan efisiensi pada pertengahan tahun. Mahriadi menyebut anggaran tersebut ditarik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sehingga kerja sama yang telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan.
“Sudah beberapa kali kami rapat dan hampir melakukan MoU. Namun, pada pertengahan tahun ada efisiensi. Anggaran yang sudah disiapkan akhirnya ditarik, sehingga kami tidak bisa melanjutkan kerja sama tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Dispar Kutai Timur tetap berupaya menjaga promosi pariwisata melalui saluran yang tidak membutuhkan biaya besar. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada masyarakat.
Mahriadi menegaskan, promosi melalui media sosial tetap dilakukan sebagai alternatif di tengah keterbatasan anggaran. Dengan cara tersebut, informasi mengenai potensi wisata Kutai Timur diharapkan tetap dapat menjangkau masyarakat tanpa harus bergantung pada kerja sama promosi berbayar.
Di sisi lain, penyesuaian anggaran juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan destinasi wisata. Dispar harus menyesuaikan kegiatan dengan dana yang tersedia agar program pengembangan pariwisata tetap dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. (adv/Diskominfo Kutim)





















