Piter Palinggi Soroti Efektivitas Pelaksanaan Perda-Perda Yang Sudah Ada

Kamis, 16 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Ketertiban Umum berlangsung hangat dengan adanya interupsi dari anggota DPRD, Piter Palinggi. Dalam interupsinya, Piter Palinggi menyoroti efektivitas pelaksanaan perda-perda yang sudah ada di Kabupaten Kutai Timur.

Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Nasdem, Piter Palinggi saat menyampaikan interupsi. (meika/ sangattaku)

“Berbicara perda ya ini tentunya sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat seiring dengan jalannya pembangunan,” buka Piter Palinggi.

Ia menegaskan bahwa meskipun semua fraksi berharap Raperda ini dapat berjalan dengan baik, keberhasilan perda sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sumber daya manusia. Piter juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perda agar peraturan tersebut memiliki wibawa.

“Perda yang berjalan baik apabila ditunjang dengan berbagai infrastruktur, baik SDM-nya dan lain sebagainya. Tentunya kita sangat memerlukan itu. Dan juga perda ini bisa berwibawa apabila kita semua mentaatinya,” lanjutnya.

Piter juga menyinggung sejumlah perda yang dinilai kurang efektif dan perlu ditinjau ulang atau dicabut jika sudah tidak relevan. Ia memberikan contoh perda bebas rokok yang masih sering dilanggar bahkan di lingkungan DPRD sendiri.

“Contoh, perda bebas rokok. Saya tahu seluruh tempat kita ada perda bebas rokok. Di DPRD ini berlaku perda bebas rokok, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang melanggar. Kalau kira-kira tidak relevan, kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Piter juga menyoroti permasalahan perda tapal batas yang sering menimbulkan sengketa lahan antar kecamatan dan desa, serta perda miras yang pelaksanaannya dirasa kurang maksimal.

Baca Juga  Pemkab Kutai Timur Akui Lakukan Pendekatan dan Edukasi terkait Pasar Tumpah

“Perda tapal batas itu berkaitan dengan Komisi 1, sangat banyak masalah. Dengan maraknya investor, tentunya masyarakat di sana saling mengklaim lahan, dan ini perlu penegasan dari pemerintah,” tambahnya.

Interupsi ini juga menyinggung mengenai pelaksanaan perda parkir dan penertiban pasar tumpah yang dianggap belum berjalan maksimal. Piter mengusulkan agar perda-perda tersebut ditinjau kembali dan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya.

“Dengan banyaknya pasar tumpah di jalan-jalan, kita perlu menertibkan bersama. Infrastruktur untuk mendukung perda harus disiapkan,” tegas Piter.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak usulan dari Kesbangpol yang menjadi mitra Komisi 1 dalam menunjang perda-perda yang ada. Usulan tersebut, menurutnya, perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki pelaksanaan perda, salah satunya tentang tunjangan risiko bagi para pelaksana perda di lapangan.

Interupsi dari Piter Palinggi ini menjadi catatan penting dalam sidang paripurna ke-23, menegaskan pentingnya evaluasi dan penegakan perda yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (AD01/DPRD)

1.0kDibaca

Berita Terkait

Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung
Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan
Usulan Adat Modang hingga Sangatta Puak Pantun Tertolak, Pemkab Pastikan Belum Ada MHA Ditetapkan di Kutim
Bupati Kutai Timur Soroti Sengketa Lahan dan Kepastian Aset Pemerintah

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:08 WITA

Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Berita Terbaru