You dont have javascript enabled! Please enable it! Piter Palinggi Soroti Efektivitas Pelaksanaan Perda-Perda Yang Sudah Ada - Sangattaku

Piter Palinggi Soroti Efektivitas Pelaksanaan Perda-Perda Yang Sudah Ada

Kamis, 16 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Rapat ke-23 DPRD Kabupaten Timur (), dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah () yakni tentang Pencegahan dan Penanggulangan dan Ketertiban Umum berlangsung hangat dengan adanya interupsi dari , Piter Palinggi. Dalam interupsinya, Piter Palinggi menyoroti efektivitas pelaksanaan perda-perda yang sudah ada di .

Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Nasdem, Piter Palinggi saat menyampaikan interupsi. (meika/ sangattaku)

“Berbicara perda ya ini tentunya sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat seiring dengan jalannya pembangunan,” buka Piter Palinggi.

Ia menegaskan bahwa meskipun semua fraksi berharap Raperda ini dapat berjalan dengan baik, keberhasilan perda sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sumber daya manusia. Piter juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perda agar peraturan tersebut memiliki wibawa.

“Perda yang berjalan baik apabila ditunjang dengan berbagai infrastruktur, baik SDM-nya dan lain sebagainya. Tentunya kita sangat memerlukan itu. Dan juga perda ini bisa berwibawa apabila kita semua mentaatinya,” lanjutnya.

Piter juga menyinggung sejumlah perda yang dinilai kurang efektif dan perlu ditinjau ulang atau dicabut jika sudah tidak relevan. Ia memberikan contoh perda bebas rokok yang masih sering dilanggar bahkan di lingkungan DPRD sendiri.

“Contoh, perda bebas rokok. Saya tahu seluruh tempat kita ada perda bebas rokok. Di DPRD ini berlaku perda bebas rokok, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang melanggar. Kalau kira-kira tidak relevan, kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Piter juga menyoroti permasalahan perda tapal batas yang sering menimbulkan antar kecamatan dan desa, serta perda miras yang pelaksanaannya dirasa kurang maksimal.

Baca Juga  Menguatkan Ikatan dan Semangat Kerja, Diskominfo Staper Kutim Gelar Acara Halal Bihalal

“Perda tapal batas itu berkaitan dengan Komisi 1, sangat banyak masalah. Dengan maraknya investor, tentunya masyarakat di sana saling mengklaim , dan ini perlu penegasan dari pemerintah,” tambahnya.

Interupsi ini juga menyinggung mengenai pelaksanaan perda parkir dan penertiban pasar tumpah yang dianggap belum berjalan maksimal. Piter mengusulkan agar perda-perda tersebut ditinjau kembali dan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya.

“Dengan banyaknya pasar tumpah di jalan-jalan, kita perlu menertibkan bersama. Infrastruktur untuk mendukung perda harus disiapkan,” tegas Piter.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak usulan dari Kesbangpol yang menjadi mitra Komisi 1 dalam menunjang perda-perda yang ada. Usulan tersebut, menurutnya, perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki pelaksanaan perda, salah satunya tentang tunjangan risiko bagi para pelaksana perda di lapangan.

Interupsi dari Piter Palinggi ini menjadi catatan penting dalam sidang paripurna ke-23, menegaskan pentingnya evaluasi dan penegakan perda yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (AD01/DPRD)

298Dibaca

Berita Terkait

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat
Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa
Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada
Erfan Kurniawan Apresiasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kutai Timur
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
Menuju Universal Coverage Jamsostek 2024, Roma Malau Sebut Perlindungan Sosial Adalah Hak Setiap Pekerja, Termasuk Pekerja Rentan
Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas
Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi

Berita Terkait

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:51 WITA

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat

Rabu, 5 Juni 2024 - 19:38 WITA

Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa

Kamis, 23 Mei 2024 - 08:43 WITA

Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada

Rabu, 22 Mei 2024 - 19:38 WITA

Erfan Kurniawan Apresiasi Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kutai Timur

Rabu, 22 Mei 2024 - 18:48 WITA

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Rabu, 22 Mei 2024 - 17:56 WITA

Menuju Universal Coverage Jamsostek 2024, Roma Malau Sebut Perlindungan Sosial Adalah Hak Setiap Pekerja, Termasuk Pekerja Rentan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:19 WITA

Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:02 WITA

Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi

Berita Terbaru

Berita

Kyai Tega Cabuli 5 Santriwati dan 2 Pegawai

Rabu, 12 Jun 2024 - 16:57 WITA

Maaf, Klik Kanan Tidak Diperkenankan Pada Laman Ini
Maaf, Text Pada Laman Ini Tidak Dapat Diseleksi
Sorry this site is not allow cut.
Maaf, Tidak Diizinkan Mencopy Isi Laman Ini
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.

Maaf, Anda tidak diizinkan untuk mengcopy teks atau artikel ini