SANGATTAKU – Proyek infrastruktur Jalan Soekarno Hatta yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kutai Timur masih tersandung hambatan. Anggota DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan bahwa pembayaran lahan di sekitar jalan tersebut masih menghadapi permasalahan besar.
“Tahun ini, pembayaran lahan di sekitar Jalan Soekarno Hatta masih menghadapi permasalahan besar. Terlihat bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan lebih lanjut terkait titik-titik yang akan dibangun, karena masih terdapat sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ungkapnya.
Jimmi menyoroti bahwa meskipun beberapa aspek proyek telah diselesaikan, pembayaran lahan yang direncanakan untuk proyek pada tahun 2025 mendatang menjadi penanda adanya hambatan serius dalam progres proyek tersebut.
“Meskipun sebagian besar persiapan proyek telah selesai, seperti konstruksi yang direncanakan untuk tahun 2025, namun pembayaran lahan yang terhenti merupakan indikasi bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.
Jimmi menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam menangani sengketa lahan tersebut untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur yang dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan ini agar proyek dapat dilanjutkan tanpa hambatan lebih lanjut,” tambahnya.
Jimmi juga menyoroti urgensi dari proyek infrastruktur ini dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut serta memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk setempat. “Proyek ini memiliki peran penting dalam memajukan daerah kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya hambatan yang sedang dihadapi, Jimmi berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan secepat mungkin agar proyek Jalan Soekarno Hatta dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kutai Timur. (AD01/DPRD)
