Dinas PU Kutim Tidak Hadir di Rapat DPRD, Faizal Rachman Soroti Rendahnya Sinergitas OPD Pemkab Kutim

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyatakan bahwa membangun sinergitas di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim masih menghadapi tantangan. Menurutnya, meski Bupati telah menekankan pentingnya kritik DPRD untuk memperkuat sinergi, namun implementasinya di tingkat OPD masih belum optimal.

Faizal berharap arahan Bupati tersebut dapat diterapkan secara efektif di seluruh OPD. Ia mengakui bahwa menciptakan sinergi yang solid di antara OPD bukanlah hal yang mudah.

“Salah satu contohnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang sudah dua kali kami panggil namun tidak pernah hadir,” ujar Faizal saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna ke-28 yang diadakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dinas PU memiliki penyerapan anggaran yang rendah dan tercatat memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terbesar, bahkan mencapai lebih dari Rp400 miliar.

“Ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan, namun tidak bisa direalisasikan,” tegas Faizal.

Ia menambahkan, pada agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) berikutnya, pihak DPRD akan kembali memanggil beberapa OPD yang memiliki Silpa jumlah besar. Oleh karena itu, Faizal meminta agar Bupati memberikan perhatian khusus kepada sejumlah Kepala Dinas yang bersangkutan agar mereka dapat hadir, memberikan pernyataan dan pertanggungjawaban.

“Pak Bupati harus memberi atensi khusus kepada para Kepala Dinas. Saya sangat menyambut baik respon Pak Bupati yang menerima kritikan-kritikan dari DPRD untuk membangun sinergitas antara pemerintah dan DPRD,” pungkas Faizal. (AD01/ DPRD)

896Dibaca

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA