Rapat Banmus Optimalkan Kinerja dan Bahas Agenda Strategis, Joni: Fokus Pada LKPJ dan APBD Perubahan

Senin, 3 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Ruang Hearing DPRD, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Senin (03/6/2024). Rapat ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus membahas berbagai agenda penting.

Rapat Banmus dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Asti Mazar Bulang, Sekretaris DPRD, Juliansyah, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Dalam rapat tersebut, berbagai topik strategis dibahas, termasuk penyusunan jadwal Rapat Paripurna serta kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk satu bulan ke depan.

Ketua DPRD Kutim, Joni, menjelaskan bahwa bulan Juni 2024 akan diisi dengan berbagai agenda penting, termasuk empat kali Rapat Paripurna. Salah satunya adalah Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Nantinya, setelah penyampaian Nota Penjelasan, akan diikuti dengan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD, kemudian tanggapan dari pemerintah,” kata Joni seusai rapat.

Selain itu, Joni menambahkan bahwa Rapat Banmus juga membahas penyusunan jadwal kegiatan AKD, termasuk Rapat Komisi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing. Agenda ini dirancang untuk membahas isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dari DPRD dan pemerintah daerah.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) juga menjadi salah satu agenda yang akan dilaksanakan, terutama untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta Pertanggungjawaban APBD. Setelah itu, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 akan segera dilakukan.

“Nanti akan ada Rapat Pansus yang merupakan rangkaian dari pembahasan LKPJ, LHP, dan yang terakhir Pertanggungjawaban. Setelah itu, kita akan fokus pada pembahasan APBD Perubahan,” pungkas Joni. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen
Penjelasan Ardiansyah Sulaiman Soal Bias Pemahaman Belanja Operasional dan Belanja Modal
Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun
Pandangan Akhir Fraksi GAP, Tekankan Implementasi RPJPD Harus Konsisten
Fraksi PPP Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi Pendapatan Daerah
Mulai Peningkatan SDM Hingga Penanggulangan Stunting, Fraksi Golkar Beri 7 Catatan Penting

Berita Terkait

Selasa, 25 November 2025 - 08:41 WITA

Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun

Selasa, 25 November 2025 - 08:21 WITA

Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya

Selasa, 25 November 2025 - 08:07 WITA

Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Selasa, 25 November 2025 - 08:01 WITA

Penjelasan Ardiansyah Sulaiman Soal Bias Pemahaman Belanja Operasional dan Belanja Modal

Senin, 30 Juni 2025 - 18:04 WITA

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun

Berita Terbaru