Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, Fraksi PPP Minta Peningkatan Investasi di BUMD dan Infrastruktur

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah () (Kutim) menggelar Rapat ke-27 untuk menyampaikan Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah () Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kutim, Fitriyani, yang mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai bahwa rapat ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Ia menegaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Timur.

“Pendapatan daerah yang sah perlu lebih ditingkatkan di berbagai sektor, terutama yang belum tersentuh. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” ujar Fitriyani dalam penyampaiannya di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).

Fitriyani memaparkan bahwa Realisasi Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 mencapai Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp8,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk belanja operasional dan modal, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memacu pertumbuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Fraksi PPP meminta agar pemerintah meningkatkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Diharapkan peningkatan ini dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” tambahnya.

Fitriyani juga menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan guna memastikan kesejahteraan masyarakat Kutim.

“Sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kami berharap pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap kebijakan eksekutif berjalan lancar,” kata Fitriyani.

Baca Juga  Joni Akui Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kutai Timur Belum Merata

Ia juga mengingatkan bahwa proses ini harus berjalan dengan baik agar tidak menghambat realisasi visi dan misi politik Bupati dan , sebagaimana tertuang dalam 2021-2026.

“Harapan Fraksi kami dan seluruh anggota DPRD Kutim adalah agar semua proses ini berjalan lancar, sehingga tidak ada penundaan dalam merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam RPJMD 2021-2026,” pungkasnya. (AD01/ DPRD)

524Dibaca

Berita Terkait

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024
Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD
DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses
DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran
Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya
Wakil Ketua DPRD Soroti Kesenjangan Pembangunan di Kutim
DPRD Kutai Timur Soroti Kurangnya Ruang Kelas untuk Pendidikan Menengah
DPRD Kutim Evaluasi Efektivitas Bimtek UMKM, Harus Terukur dan Terarah

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:36 WITA

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024

Rabu, 15 Januari 2025 - 23:23 WITA

Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:51 WITA

DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses

Selasa, 10 Desember 2024 - 10:04 WITA

DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran

Jumat, 6 Desember 2024 - 11:28 WITA

Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya

Berita Terbaru

Politik & Pemerintahan

Dinas TPHP Kutim Optimalkan Ketahanan Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Rabu, 12 Feb 2025 - 00:08 WITA

Politik & Pemerintahan

Tak Tanggung-tanggung! DTPHP Kutai Timur Alokasikan 3 Miliar Bina Petani Lokal

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:29 WITA

PEMKAB KUTIM

Pemkab Kutim Siapkan 57 Titik Dapur untuk Program Makan Siang Gratis

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:23 WITA