SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan bahwa rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) saat ini fokus pada penjadwalan dan potensi pendapatan daerah. Hingga saat ini, pembahasan tersebut masih terus berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir.
“Rapat kali ini hanya membahas jadwal pembahasan dan potensi pendapatan yang bisa diperoleh. Pembahasan masih berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir,” ujar Jimmi, Selasa (23/07/2024).
Jimmi menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar saat ini berasal dari profit sharing tambang batu bara, khususnya dari Kaltim Prima Coal (KPC), yang diperkirakan mencapai sekitar 547 miliar rupiah. Meski demikian, jumlah ini masih dapat berubah karena proses pembahasan yang belum selesai.
“PAD terbesar berasal dari profit sharing tambang batu bara, terutama dari KPC, yang diperkirakan mencapai sekitar 547 miliar rupiah. Namun, angka ini masih bisa berubah karena pembahasan masih berlangsung,” jelasnya.
Selain pendapatan dari sektor pertambangan, ada juga sumber pendapatan dari pungutan perusahaan sawit yang totalnya mencapai sekitar 36 miliar rupiah. Walaupun kontribusinya lebih kecil dibandingkan tambang batu bara, sektor perkebunan memiliki dampak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
Jimmi juga menggarisbawahi bahwa pendapatan dari sektor sawit tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan profit sharing tambang batu bara karena skala pendapatannya lebih kecil. Namun, sektor perkebunan tetap penting karena menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Sawit tidak bisa dibandingkan dengan tambang dalam bentuk profit sharing karena skala pendapatannya tidak sebesar batu bara. Tapi penyerapan tenaga kerja dari sektor perkebunan sangat tinggi,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya menguatkan sumber pendapatan daerah (PAD) dengan memperhatikan berbagai potensi lain yang dapat dioptimalkan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Pemerintah harus memperhatikan berbagai potensi pendapatan lainnya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Jimmi juga menyoroti pentingnya pengelolaan yang baik dan transparan terhadap setiap potensi pendapatan agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini dianggap sangat penting.
“Setiap potensi pendapatan harus dikelola dengan baik dan transparan untuk memastikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak sangat penting,” kata Jimmi.
Dengan berbagai potensi yang ada, Jimmi optimis bahwa Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan jika semua pihak dapat bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya yang ada.
“Jika semua pihak dapat bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya, saya optimis Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” pungkasnya.(AD01/DPRD)
