SANGATTAKU – Di tengah dinamika Pilkada yang melibatkan sejumlah anggota dewan, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas politik dan tanggung jawab legislatif. Perhatian khusus diberikan mengingat tujuh anggota DPRD Kutim saat ini tengah mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye.
“Kinerja di DPRD harus tetap dimaksimalkan demi menghormati amanah rakyat yang telah mempercayakan kursi ini kepada kita,” tegas politisi PKS ini, menegaskan bahwa kepercayaan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
Pemahaman terhadap kode etik menjadi salah satu fokus utama yang disoroti Jimmi dalam kepemimpinannya. “Masih banyak anggota dewan baru yang belum sepenuhnya memahami apa saja yang diatur dalam kode etik, termasuk sanksi-sanksi yang berlaku. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Ketua DPRD ini melihat bahwa pengetahuan komprehensif tentang kode etik tidak hanya berperan dalam menjaga martabat lembaga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan anggota dewan. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat tantangan untuk mempertahankan produktivitas kerja di tengah masa kampanye.
“Kehadiran dalam rapat dan kegiatan resmi DPRD adalah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Disiplin dalam tugas merupakan wujud nyata penghormatan kepada mereka yang telah mempercayakan mandat kepada kita,” jelasnya, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan tugas.
Imbauan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa dinamika politik tidak mengganggu fungsi legislatif DPRD Kutim. Jimmi berharap seluruh anggota dewan dapat terus menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjaga keseimbangan antara aktivitas politik dan tanggung jawab legislatif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat Kutai Timur. (AD01/ DPRD)
