Respon Pandangan Kritis Fraksi GAP, Ini Paparan Pemkab Kutai Timur

Senin, 25 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Timur menyambut positif pandangan kritis Fraksi (GAP) terkait upaya penguatan kemandirian fiskal daerah dalam RAPBD 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam ke-21 Kutai Timur, Senin (25/11/2024).

“Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap respon kritis yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan Tahun Anggaran 2025,” ungkap Asisten III , Sudirman Latief.

Merespon kekhawatiran tentang ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemkab berkomitmen melakukan diversifikasi pendapatan. “Beberapa hal yang kami tindak lanjuti adalah upaya yang terus menerus menggali potensi pemasukan daerah agar tercipta diversifikasi sumber pendapatan,” jelasnya.

“Tujuannya adalah agar Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, ketergantungan yang tinggi akan menjadi risiko saat ada pengurangan alokasi dari pemerintah nasional,” lanjutnya.

Terkait pengelolaan belanja daerah, Sudirman menegaskan komitmen transparansi dan efisiensi. “Pemerintah memastikan alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan dan bisa benar-benar mendorong pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Selanjutnya, bahwa dalam proses pengelolaan anggaran belanja modal pemerintah selalu transparan dan memegang memegang prinsip efisiensi implementasinya,” tegasnya.

Untuk pengelolaan BUMD, Pemkab berjanji melakukan pembenahan menyeluruh. “Pemerintah akan melakukan pembenahan dengan selalu menjaga good corporate governance BUMD, supaya tercipta iklim perusahaan daerah yang transparan, rasional, dan profitable,” ujarnya.

“Pemerintah Daerah berupaya dalam optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal agar seluruh masyarakat Kutai Timur sampai ke pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas Sudirman. (AD01/ )

Berita Terkait

Disperindag dan Polres Kutai Timur Sidak Beras Kemasan 5 Kg
Pemkab Kutim Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Hijau dalam RPJMD 2025-2029
Bappeda Kutai Timur Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029
Bupati Kutai Timur Fokus pada Transformasi Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Wakil Bupati Mahyunadi Targetkan Kutai Timur Masuk 5 Besar Stunting Terendah 2026
Tanggapi Aksi Dami Forkom TK2D, BKPSDM Kutai Timur: Penundaan Pelantikan PPPK Merupakan Arahan Pusat
Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur Dorong Produk Khas Daerah Tembus Pasar Ekspor
Dishub Kutai Timur Akan Tertibkan Operasional Bus Karyawan Sesuai Regulasi

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 17:10 WITA

Disperindag dan Polres Kutai Timur Sidak Beras Kemasan 5 Kg

Kamis, 20 Maret 2025 - 21:26 WITA

Pemkab Kutim Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Hijau dalam RPJMD 2025-2029

Rabu, 19 Maret 2025 - 21:09 WITA

Bupati Kutai Timur Fokus pada Transformasi Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Rabu, 19 Maret 2025 - 11:16 WITA

Wakil Bupati Mahyunadi Targetkan Kutai Timur Masuk 5 Besar Stunting Terendah 2026

Selasa, 18 Maret 2025 - 19:10 WITA

Tanggapi Aksi Dami Forkom TK2D, BKPSDM Kutai Timur: Penundaan Pelantikan PPPK Merupakan Arahan Pusat

Berita Terbaru

Ekonomi & Kesehatan

Disperindag dan Polres Kutai Timur Sidak Beras Kemasan 5 Kg

Senin, 24 Mar 2025 - 17:10 WITA

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Hijau dalam RPJMD 2025-2029

Kamis, 20 Mar 2025 - 21:26 WITA