SANGATTAKU – Gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kutai Timur disebut berkaitan dengan persoalan interkoneksi pada sejumlah sumber energi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyebut terdapat empat sumber yang sedang mengalami gangguan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, persoalan interkoneksi menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan listrik yang dirasakan masyarakat. Gangguan tersebut berkaitan dengan sejumlah sumber energi yang terhubung dalam sistem kelistrikan.
“Listrik persoalannya karena interkoneksi lalu ada beberapa sumber kalau tidak salah ada baik yang dari Tanjung Bara, kemudian yang di Kukar, Tenggarong, kemudian ada di Banjarmasin, kemudian ada 4 sumber ini sedang mengalami gangguan,” jelas Ardiansyah.
Meski terjadi gangguan, pemerintah daerah menyebut kondisi kelistrikan di sejumlah titik mulai menunjukkan perbaikan. Khusus wilayah Sangatta, Ardiansyah mengatakan pasokan listrik mulai kembali berjalan dengan baik berdasarkan laporan yang diterimanya.
“Tapi khusus di Sangatta Alhamdulillah ini sudah mulai terberdayakan dengan baik karena tadi pagi laporan dari Bontang dan Samarinda plus dengan Kutim itu melaporkan ke Bupati,” katanya.
Pemerintah daerah berharap kondisi kelistrikan dapat kembali normal dalam waktu dekat. Ardiansyah Sulaiman menyebut pemulihan diharapkan berlangsung dalam satu hingga dua pekan ke depan.
“Mudah-mudahan dalam 1 2 pekan ini itu sudah bisa berjalan kembali normal ya seperti itu,” tambahnya.
Gangguan listrik tersebut sebelumnya berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi pemadaman juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perangkat elektronik milik warga yang berpotensi mengalami kerusakan akibat gangguan maupun pemadaman listrik.
Terkait kemungkinan kompensasi terhadap peralatan elektronik masyarakat yang rusak akibat gangguan kelistrikan, Ardiansyah Sulaiman mengindikasikan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah dan kewenangan PT PLN. Pemerintah juga berharap pasokan listrik kembali stabil sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat berjalan normal. (adv/Diskominfo Kutim)
