SANGATTAKU – Pelantikan pengurus Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutai Timur periode 2024-2029 berlangsung khidmat di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, pada Sabtu pagi, (22/06/2024). Acara ini menandai komitmen baru bagi para petani sawit swadaya dalam menghadapi berbagai tantangan sektor perkebunan sawit di daerah tersebut.
Ketua FPKS Kutai Timur, Nasruddin, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten dalam memberikan ruang dan support kepada petani sawit swadaya. “Pemerintah kabupaten Kutai Timur memberikan ruang dan dukungan kepada teman-teman Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS), khususnya pengurus yang memang merupakan petani sawit swadaya,” ujarnya dalam wawancara usai pelantikan.
Nasruddin berharap pemerintah dapat mendorong pabrik kelapa sawit untuk berinvestasi di Kutai Timur. Hal ini penting mengingat petani swadaya saat ini hanya bisa menjual buah sawit mereka ke pabrik-pabrik perusahaan yang sudah ada. “Pemerintah harus mendorong dan memberikan ruang bagi investor untuk membuka pabrik sawit di Kutai Timur,” tambahnya.
Selain itu, Nasruddin menguraikan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh petani sawit, termasuk masalah lahan dan pupuk. Banyak petani membuka lahan tanpa memahami sepenuhnya tentang kawasan hutan, sehingga menghadapi masalah administrasi ketika lahan mereka sudah berbuah. “Kendala klasik petani adalah persoalan lahan dan pupuk yang mahal,” kata Nasruddin. Dia berharap harga buah sawit bisa stabil dan tersedia pabrik di Kutai Timur untuk menampung hasil panen petani swadaya.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan pandangannya mengenai terbentuknya FPKS. Menurutnya, forum ini merupakan wadah penting bagi petani sawit untuk mendapatkan harga yang layak, yang selama ini dikuasai oleh perusahaan besar. “Dengan adanya forum ini, saya tadi perintahkan untuk koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) supaya normalisasi harga sawit pada petani bisa dinikmati,” ujar Ardiansyah.
Ardiansyah juga menyebut adanya minat dari perusahaan untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, yang diharapkan dapat terealisasi dalam satu atau dua tahun ke depan. Ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah penjualan buah sawit oleh petani swadaya.
Dengan dukungan pemerintah dan terbentuknya FPKS, diharapkan kesejahteraan petani sawit swadaya di Kutai Timur akan meningkat, dan berbagai kendala yang selama ini dihadapi dapat diatasi. Terlebih, adanya pabrik kelapa sawit di daerah tersebut akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani lokal. (AD01/ Diskominfo Kutim)
