SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-28 di Ruang Sidang Utama dengan agenda mendengarkan tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Joni, didampingi Wakil Ketua Asti Mazar dan Arfan, serta dihadiri oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, 21 anggota legislatif, Forkopimda, beberapa kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman membacakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai fraksi. Ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan, dan saran dari Fraksi Golongan Karya. “Pemerintah akan terus mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sosialisasi, penagihan aktif, dan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah,” ujar Ardiansyah.
Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik pada belanja modal gedung, jalan, jaringan, dan irigasi untuk memastikan kualitas yang sesuai dengan standar dan manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Bupati Ardiansyah menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami akan konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan penyerapan anggaran yang cepat, tepat, dan terpadu untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan strategis dan sinergitas pelaksanaan program,” imbuhnya.
Fraksi Partai Demokrat menerima apresiasi dari pemerintah atas capaian kinerja APBD 2023 yang berdampak positif bagi pembangunan Kutim. “Kami terus berkomitmen pada peningkatan pelayanan dasar di seluruh bidang untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemerintah berkomitmen menggali potensi pendapatan asli daerah dan merealisasikan penyerapan anggaran secara optimal untuk mendukung perekonomian masyarakat. “Pembangunan berkelanjutan akan menjadi fokus utama kami,” jelas Ardiansyah.
Untuk Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasional Demokrat terkait SILPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,77 triliun, pemerintah akan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. “Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian daerah yang penting,” tambahnya.
Terakhir, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, Bupati Ardiansyah memastikan peningkatan koordinasi antar unit organisasi Pemkab Kutim agar program penyerapan anggaran dapat maksimal. “Kami akan terus berupaya meningkatkan akses pelayanan publik dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
Untuk Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. “Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, kami memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan Pendapatan Daerah lain-lain yang Sah sebesar Rp 568,85 miliar. Koreksi dan reklasifikasi BPK RI sebesar Rp 548,22 miliar menunjukkan selisih Rp 20,63 miliar,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
