SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara intensif tengah mengevaluasi penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah wilayah. Langkah ini diambil seiring kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya membaik dan masih menunjukkan tren yang dinamis di lapangan.
Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh sebelumnya memang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi cepat guna melindungi kesehatan para peserta didik dari dampak buruk penurunan kualitas udara. Namun, karena kondisi cuaca dan udara di sejumlah wilayah masih fluktuatif, pemerintah merasa perlu mengambil langkah-langkah penyesuaian yang lebih terukur.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa evaluasi komprehensif sedang dilakukan di beberapa titik wilayah. Ia mengakui bahwa kondisi perubahan kualitas udara yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi dunia pendidikan.
“Evaluasi sedang berjalan saat ini di beberapa wilayah, tetapi masalahnya kondisi cuaca di lapangan masih sangat fluktuatif,” ujar Ardiansyah saat memberikan keterangan terkait perkembangan situasi di Kutai Timur.
Sebagai tindak lanjut dari temuan di lapangan tersebut, ia telah menginstruksikan dinas terkait dan jajarannya untuk memperketat pemantauan langsung pada lingkungan satuan pendidikan. Pengawasan ini diminta untuk mencakup berbagai jenjang pendidikan secara berjenjang, mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), hingga kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dalam arahannya, ia memberikan penekanan khusus bahwa kelompok usia anak-anak, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan usia dini, serta para lanjut usia (lansia), merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan udara yang kurang sehat.
“Tadi saya sudah perintahkan untuk mengecek kondisi di tingkat SMP, lalu dilanjutkan ke SD dan PAUD. Kita harus lebih waspada karena kelompok usia anak-anak dan lansia sangat rentan,” terangnya lebih lanjut.
Hasil pemantauan langsung di lapangan ini nantinya diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta pertimbangan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lanjutan. Mengingat tingkat fluktuasi kualitas udara yang belum seragam di setiap wilayah, keputusan resmi mengenai penyesuaian aktivitas pembelajaran di sekolah akan disesuaikan dengan situasi faktual dan rekomendasi teknis yang ada. (adv/Diskominfo Kutim)
