
SANGATTAKU – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan Ekonomi Kreatif (Diskop UKM dan Ekraf) Kabupaten Kutai Timur terus memacu peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku usaha lokal. Langkah ini diwujudkan melalui rangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan terstruktur yang ditujukan untuk memodernisasi tata kelola UMKM di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur, Marhadyn, menyampaikan bahwa program prioritas pengembangan UMKM untuk tahun 2026, khususnya pada semester kedua atau triwulan keempat, difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dengan sasaran utama generasi muda (Gen Z).

“Sasaran utama pelatihan ini kami utamakan bagi generasi muda atau Gen Z, baik para pengusaha muda yang baru bangkit maupun yang baru memulai usahanya,” ujar Marhadyn saat diwawancarai pada Jumat (6/11/2026).
Materi pelatihan dirancang secara komprehensif mulai dari penguatan motivasi usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan/akuntansi usaha, literasi keuangan dasar untuk mengakses permodalan melalui perbankan maupun pemerintah, hingga penyusunan rencana bisnis (business plan) dan pengembangan usaha.
“Pengusaha Gen Z ini kami latih agar memiliki kerangka berpikir yang matang tentang perencanaan bisnis. Jadi usaha mereka tidak sekadar buka lapak saja, tetapi direncanakan dengan baik, dari tahap awal penyiapan hingga potensi pembukaan cabang dan pembuatan produk yang bersaing di pasar,” jelasnya.
Untuk menunjang program tersebut, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur menyiapkan total 11 seri pelatihan sepanjang tahun 2026. Hingga awal November ini, program tersebut telah memasuki seri kelima dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan Desember mendatang.
Marhadyn menambahkan, penguatan UMKM ini diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi baru di Kutai Timur agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor sumber daya alam seperti batu bara. Melalui penciptaan wirausaha muda mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, diharapkan perputaran ekonomi daerah makin kuat serta dapat menekan angka kemiskinan di tingkat daerah. (adv/Diskominfo Kutim)





















