
SANGATTAKU – Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejumlah objek wisata justru dikelola langsung oleh masyarakat setempat, sementara Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Kepala Dispar Kutai Timur, Mahriadi, menjelaskan bahwa pembagian peran ini diwadahi melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pembentukan Pokdarwis berawal dari usulan tingkat desa yang kemudian difasilitasi oleh Dispar melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi.
“Jika ada usulan dari desa, kami buatkan SK Pokdarwisnya. Kelompok inilah yang menjalankan operasional di lapangan, termasuk mengatur retribusi tiket,” ujar Mahriadi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Melalui mekanisme ini, Pokdarwis bertanggung jawab atas pelayanan pengunjung, pemeliharaan kebersihan, dan pengelolaan harian destinasi. Di sisi lain, Dispar Kutai Timur mendukung pembangunan fasilitas fisik seperti gazebo, toilet, musala, hingga sarana penunjang lainnya sesuai anggaran dan program yang tersedia.
Mahriadi menambahkan, pendapatan dari penjualan tiket digunakan untuk menopang pembiayaan operasional kawasan wisata, termasuk jasa kebersihan. Meski dikelola kelompok, sebagian dari pendapatan tersebut tetap memiliki kewajiban kontribusi ke kas daerah sesuai perhitungan peraturan yang berlaku.
“Dari tiket itu dikelola oleh Pokdarwis. Nanti ada bagian yang disetorkan ke kas daerah (kasda), ada hitungannya tersendiri,” jelasnya.
Meski skema pembagian peran telah berjalan, pembangunan fasilitas wisata masih menghadapi tantangan teknis, salah satunya status kepemilikan lahan. Mahriadi mengakui beberapa potensi objek wisata berdiri di atas lahan milik pribadi, sehingga pemerintah wajib memastikan kejelasan status hukumnya sebelum mengucurkan anggaran pembangunan.
Persoalan ini salah satunya pernah dialami saat rencana pembangunan fasilitas gazebo di kawasan Pantai Teluk Lingga.
“Pembangunan fasilitas dari pemerintah semestinya dilakukan di atas lahan yang status asetnya sudah jelas, agar tidak menimbulkan sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari,” pungkas Mahriadi. (adv/Diskominfo Kutim)





















