SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan untuk mendukung pembangunan gudang Perum Bulog berkapasitas 3.500 ton. Penyelarasan data pengukuran lahan menjadi fokus utama agar proses hibah aset segera rampung dan proyek infrastruktur pascapanen tersebut dapat berlanjut ke tahap konstruksi.

Kesiapan lahan itu dilaporkan Pemkab Kutim dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) dalam rangka Penguatan Logistik Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara hibrida, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan Ridky Irfan Wirautama tersebut, Pemkab Kutim hadir secara daring dari ruang Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim. Delegasi daerah dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor bersama perangkat daerah terkait.
Noviari memaparkan, secara prinsip administrasi hibah lahan sudah berjalan, tetapi masih terkendala perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesesuaian data luas dan batas bidang menjadi syarat mutlak sebelum BPN menerbitkan sertifikat.
“Proses hibah lahannya sudah kita lakukan. Sekarang tinggal menyelesaikan perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN. Kita ingin data di lapangan benar-benar sama supaya proses sertifikasinya bisa dilanjutkan,” jelas Noviari saat diwawancarai usai rapat.
Ia merinci, total lahan yang diajukan untuk sertifikasi mencapai sekitar 4,7 hektare, dengan alokasi sekitar 3 hektare khusus untuk pembangunan kompleks gudang Bulog. Pemisahan bidang lahan tersebut tengah dirampungkan secara administratif.
Dari sisi perizinan tata ruang, proyek ini dipastikan tidak menemui hambatan. Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah diproses dan dinyatakan sesuai.
Fasilitas pascapanen berkapasitas 3.500 ton tersebut dirancang tidak hanya sebagai gudang penyimpanan beras, tetapi juga dilengkapi unit pengering (dryer) untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil panen petani lokal.
Menurut Noviari, pembangunan gudang di wilayah sendiri merupakan kebutuhan strategis guna memperpendek rantai distribusi. Selama ini, cadangan beras Bulog untuk kebutuhan masyarakat Kutim masih dititipkan di Samarinda, sehingga pemda harus mengajukan permohonan distribusi setiap kali penyaluran dibutuhkan.
Meski demikian, ia memastikan ketersediaan stok beras Bulog bagi warga Kutim saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Pembangunan infrastruktur baru ini diproyeksikan untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang serta mengurangi ketergantungan fasilitas logistik dari luar daerah.
Ke depan, Pemkab Kutim akan mengintensifkan koordinasi teknis antara Dinas Pertanahan dan BPN guna menuntaskan pemetaan batas lahan sehingga pembangunan gudang Bulog segera terealisasi. (adv/Prokompi)





















