Fraksi Demokrat Apresiasi Kinerja Pemkab Dalam Hal Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-27 terkait Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024), Fraksi Partai Demokrat, melalui Anggota DPRD Kutim, M Amin, memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023. Fraksi tersebut mengakui keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan anggaran daerah. Menurut Amin, pemerintah harus membuka sistem informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran.

“Dalam hal teknis di lapangan, melalui Bupati, Kepala OPD terkait memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya,” kata Amin saat menyampaikan Pandum Fraksi Demokrat.

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar program-program Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di masa depan lebih berfokus pada efisiensi dan kebutuhan mendasar masyarakat. Isu infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama terkait akses jalan darat, pelabuhan laut dan udara, serta peningkatan jaringan internet hingga ke pelosok desa.

“Terutama dalam hal infrastruktur akses jalan darat, pelabuhan laut, dan udara, serta kebutuhan terkait jaringan internet sampai ke pelosok desa,” tegas Amin.

Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa masukan-masukan ini dapat mempertajam kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, sehingga mampu menciptakan perubahan positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu membawa perubahan signifikan di tengah perkembangan masyarakat. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA