Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Poktan dan PT Indominco Mandiri, DPRD Kutai Timur Keluarkan 5 Rekomendasi

Jumat, 5 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah menyelesaikan inventarisasi permasalahan yang menyebabkan konflik lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri. Dalam Rapat Paripurna ke-29 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (04/07/2024), Pansus mengumumkan lima rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa tersebut.

Wakil Ketua Pansus, Novel Tyty Paembonan, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa konflik ini berawal dari Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanpa Kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT Indominco Mandiri yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2000. Dalam pasal 9 perjanjian tersebut disebutkan bahwa jika terdapat klaim atas hak tanah milik penduduk, penyelesaiannya harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pihak yang bersengketa, yaitu Poktan Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri.

“Jika terdapat klaim atas hak tanah milik penduduk, penyelesaiannya harus melalui musyawarah dan mufakat antara Kelompok Tani Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri,” jelas Novel.

Rekomendasi kedua merujuk pada Peraturan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan No. 297/Menhut-11/2008 tanggal 1 September 2008, yang kemudian diubah dengan SK Menteri Kehutanan No. 420/Menhut II 2013. Dalam ketentuan tersebut, tanggung jawab untuk menyelesaikan hak pihak ketiga di kawasan hutan yang dipinjamkan berada di tangan PT Indominco Mandiri, dengan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.

“Tanggung jawab menyelesaikan hak pihak ketiga di kawasan hutan yang dipinjamkan menjadi tugas PT Indominco Mandiri yang diselaraskan oleh Pemerintah Daerah Setempat,” tambahnya.

Rekomendasi ketiga menyatakan bahwa setelah dilakukan rapat dan verifikasi lapangan, Poktan Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Baca Juga  Tindak Lanjut Konflik Lahan Poktan Karya Bersama, DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna

Selanjutnya, Novel menyampaikan rekomendasi keempat, yaitu bahwa Pemerintah harus segera menuntaskan proses verifikasi atas 300 surat klaim lahan yang sudah diverifikasi dan menyelesaikan verifikasi terhadap sisa klaim yang belum diverifikasi melalui musyawarah bersama Pemkab Kutim.

“Pemkab Kutim diharapkan segera menyelesaikan verifikasi 300 surat klaim yang sudah diverifikasi dan menuntaskan verifikasi yang belum selesai,” kata Novel.

Rekomendasi kelima dari Pansus adalah, jika mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini tidak membuahkan hasil, maka disarankan agar sengketa tersebut dibawa ke jalur hukum untuk memperoleh keadilan yang lebih tegas.

“Pansus menyarankan untuk menempuh jalur hukum jika upaya mediasi dan fasilitasi Pemerintah tidak membuahkan hasil,” pungkas Novel. (AD01/ DPRD)

1.3kDibaca

Berita Terkait

Delapan Desa di Kaubun Sudah Teraliri Listrik, Peningkatan Daya dan Perluasan Jaringan Masih Dibutuhkan
Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Menanti Penetapan Resmi sebagai Geopark Nasional
Sinkronkan Pengukuran Lahan dengan BPN, Kutai Timur Siapkan Pembangunan Gudang Bulog
Tantangan Legalitas UMKM Kutai Timur Bukan Hanya Perizinan, tetapi Juga Kesadaran Pelaku Usaha
Tertibkan Kelembagaan, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur Proses Penghapusan Koperasi Tidak Aktif
DLH Kutai Timur Ingatkan Pelaku Usaha Kecil Kelola Sampah Sejak Urus Izin
DLH Kutai Timur Intensifkan Pengawasan, Pastikan Pelaku Usaha Patuhi Komitmen Lingkungan
Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 13:32 WITA

Delapan Desa di Kaubun Sudah Teraliri Listrik, Peningkatan Daya dan Perluasan Jaringan Masih Dibutuhkan

Rabu, 11 November 2026 - 15:55 WITA

Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Menanti Penetapan Resmi sebagai Geopark Nasional

Rabu, 11 November 2026 - 15:11 WITA

Sinkronkan Pengukuran Lahan dengan BPN, Kutai Timur Siapkan Pembangunan Gudang Bulog

Senin, 9 November 2026 - 08:11 WITA

Tantangan Legalitas UMKM Kutai Timur Bukan Hanya Perizinan, tetapi Juga Kesadaran Pelaku Usaha

Jumat, 6 November 2026 - 11:09 WITA

Tertibkan Kelembagaan, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur Proses Penghapusan Koperasi Tidak Aktif

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA