Sekwan Juliansyah Bacakan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2024

Senin, 12 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-33 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, pada Senin (12/8/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, serta 33 anggota DPRD Kutim dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim, Juliansyah, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan langkah awal dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

“Untuk selanjutnya, perubahan tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024,” ujar Sekwan Juliansyah.

Juliansyah juga membacakan lampiran Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan DPRD mengenai Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2024. Ia mengatakan bahwa Pendapatan Daerah Kutim adalah sebesar Rp13.063.232.245.071, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendapatan Asli Daerah: Rp292.244.827.273
  2. Pendapatan Transfer: Rp12.268.308.245.798
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: Rp502.679.172.000

“Belanja Daerah sebesar Rp14.797.624.215.240, Surplus/Defisit sebesar Rp1.734.391.970.169,” sambungnya.

Untuk Pembiayaan Daerah, lanjut Juliansyah, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.772.391.970.169, Jumlah Penerimaan Pembiayaan  sebesar Rp1.772.391.970.169, Pengeluaran Pembiayaan Rp38.000.000.000.

“Selanjutnya, Penyertaan Modal Daerah Rp38.000.000.000, Jumlah Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp38.000.000.000, Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp1.734.391.970.169,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Joni, menjelaskan bahwa Perubahan KUA-PPAS memuat berbagai program pemerintah daerah beserta proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang mendasarinya. Ia menambahkan, meski ada perbedaan pendapat dalam pembahasan, hal tersebut telah disinkronkan untuk mencapai hasil terbaik yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (AD01/DPRD)

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA