SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-27, membahas Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-Fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dalam rapat tersebut, Ubaldus Badu yang mewakili Fraksi Nasdem, menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 merupakan gambaran hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) selama tahun 2023. Hal ini dinilai penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Partai Nasdem DPRD Kutim mengapresiasi capaian kinerja pengelolaan APBD tahun 2023, yang hingga kini cukup memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” ujar Ubaldus Badu saat menyampaikan pandangannya di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Ubaldus juga menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan, konsisten, dan akuntabel.
“Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ubaldus menambahkan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 secara garis besar memuat informasi tentang realisasi keuangan selama tahun anggaran 2023. Fraksi Nasdem juga menilai bahwa nilai pendapatan daerah memberikan gambaran keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin mandiri pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan,” pungkasnya.
Dengan demikian, Fraksi Nasdem berharap agar kinerja pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (AD01/ DPRD)
