SANGATTAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, mengungkapkan keprihatinannya terkait antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin panjang di wilayah tersebut. Joni menilai bahwa masalah antrian BBM ini bisa menjadi boomerang bagi pemerintah daerah jika tidak segera ditangani.
Joni meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan cepat guna mengatasi masalah antrian BBM yang merugikan masyarakat.
“Kita berharap dinas terkait bisa mempelajari apa masalahnya ini, kalau kuotanya memang kurang, kan bisa kita tambah,” ujar Joni (22/11/2023).
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan mengurangi dampak antrian yang bisa menyulitkan masyarakat, terutama dalam hal kemacetan.
“Jadi intinya kita perlu kajian dari dinas terkait karena antrian yang panjang ini menyulitkan masyarakat, terutama dalam hal kemacetan,” tambahnya.
Joni juga menyampaikan kekhawatirannya terkait pembiaran antrian BBM yang berlarut-larut. Jika kuota BBM sudah mencukupi namun antrian tetap terjadi, ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengaturan distribusi yang perlu segera diatasi.
Selain itu, Joni menyoroti pentingnya pemerataan manfaat subsidi BBM bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa subsidi tersebut mungkin dimanfaatkan oleh kendaraan besar untuk kepentingan perusahaan daripada masyarakat kecil.
“Permasalahan antrian panjang BBM bukan hanya sekadar persoalan distribusi, tetapi juga menyangkut pemerataan manfaat subsidi bagi masyarakat yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.
Joni berharap langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Ia menekankan agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut, terutama setelah pembentukan tim satgas BBM. (AD01/Sek-DPRD)
