SANGATTAKU – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan pentingnya akurasi data, integritas petugas, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Digital berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Program Perlindungan Sosial Digital Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Sangatta, Rabu (21/10/2026).
Mahyunadi mengatakan, program perlindungan sosial digital merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan data yang terintegrasi. Sebagai program prioritas nasional, pelaksanaannya di Kutai Timur membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan,mulai dari tingkat kabupaten hingga rukun tetangga (RT).
“Keberhasilan Program Perlindungan Sosial Digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas data, integritas petugas, dan kuatnya koordinasi seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penerima perlindungan sosial harus dilaksanakan secara cermat, transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan berlaku. Dengan demikian, masyarakat yang benar-webar berhak dapat teridentifikasi dengan baik tanpa dipengaruhi kedekatan pribadi maupun kepentingan subjektif.
Guna mendukung kelancaran program, Mahyunadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Menurutnya, program prioritas nasional ini harus ditindaklanjuti melalui kerja nyata,kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan yang memadai.
Selain itu, para camat, lurah, dan kepala desa diharapkan aktif menjadi penggerak koordinasi di wilayah masing-masing. Mereka diminta memastikan informasi tersampaikan dengan baik, membangun komunikasi terbuka dengan para ketua RT,serta menindaklanjuti persoalan di lapangan melalui mekanisme yang tepat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada para ketua RT yang dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan kondisi riil masyarakat di lingkungannya.
“Peran Ketua RT sangat penting dalam membantu penyampaian informasi, mendukung proses pendataan, serta memberikan informasi kewilayahan yang diperlukan untuk proses verifikasi dan pemutakhiran data,” ujarnya.
Di samping itu, Mahyunadi mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi masyarakat. Data warga hanya boleh digunakan sesuai tujuan dan kewenangan yang ditetapkan, serta dilarang disebarluaskan secara sembarangan, termasuk melalui media sosial atau grup percakapan yang tidak berwenang.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengajak unsur TNI dan Polri untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas nasional tersebut di Kabupaten Kutai Timur.
Mahyunadi berharap kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini mampu menyamakan pemahaman seluruh peserta, memperkuat koordinasi antartingkat pemerintahan, serta meningkatkan kesiapan para pelaksana di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari aspek administratif semata, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur siap mendukung program prioritas nasional melalui pelaksanaan yang terencana,koordinasi yang kuat, data yang akurat, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Mk/ sgtk)
