
SANGATTAKU – Persoalan tata kelola kelembagaan masih menjadi tantangan bagi koperasi sawit plasma di Kabupaten Kutai Timur. Dari total 1.460 koperasi yang terdaftar di daerah tersebut, sebanyak 241 di antaranya merupakan koperasi plasma sawit yang menaungi petani mitra. Sejumlah koperasi masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari manajemen internal hingga hubungan kemitraan.

Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif (Diskop UKM dan Ekraf) mengambil langkah dengan melibatkan tim konsultan ahli. Tim tersebut akan melakukan pendataan dan analisis terhadap sejumlah koperasi plasma guna mengetahui akar permasalahan yang dihadapi masing-masing lembaga.
Kepala Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur, Marhadyn, mengatakan pendataan tersebut difokuskan pada identifikasi persoalan utama yang menyebabkan sejumlah koperasi mengalami kendala dalam pengelolaannya. Pengaduan yang diterima pemerintah akan menjadi salah satu bahan dalam menentukan sampel koperasi yang akan dianalisis.
“Kami lakukan pendataan ini lebih pada mencari titik utama masalahnya. Dari sekian banyak pengaduan persoalan koperasi plasma, kami ambil sampelnya untuk dianalisis. Hasilnya jadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan intervensi cepat pemerintah untuk menyelamatkan koperasi yang sakit,” ujar Marhadyn, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, pemetaan persoalan tersebut penting dilakukan mengingat koperasi plasma memiliki peran dalam mengelola hasil kemitraan perkebunan kelapa sawit yang berkaitan langsung dengan pendapatan petani. Karena itu, permasalahan dalam pengelolaan koperasi berpotensi memengaruhi transparansi keuangan maupun pembagian hasil yang menjadi hak anggota.
Tim konsultan ahli dijadwalkan mulai turun ke lapangan pada pekan kedua November 2026. Kegiatan tersebut akan difokuskan pada pengujian sampel kasus dan pemetaan persoalan di sejumlah wilayah perkebunan di Kutai Timur.
Selain melakukan pemetaan, pemerintah juga menyiapkan langkah pembenahan jangka panjang melalui digitalisasi sistem akuntansi koperasi. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan arus kas hingga pembagian hasil usaha plasma.
Melalui langkah tersebut, ia berharap koperasi sawit plasma dapat dikelola secara lebih profesional dan akuntabel sehingga manfaat ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan secara optimal oleh petani.
“Jika koperasi sawit ini bisa kita sehatkan dan manajemennya kuat, perputaran uang hasil sawit itu tidak akan lari ke mana-mana, tapi langsung dinikmati dan meningkatkan ekonomi petani kita,” pungkas Marhadyn. (adv/Diskominfo Kutim)





















