
SANGATTAKU – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif (Diskop UKM dan Ekraf) Kabupaten Kutai Timur mulai menertibkan kelembagaan koperasi yang tidak lagi aktif dan tidak jelas keberadaannya. Langkah ini diwujudkan melalui prosedur pembekuan hingga penghapusan basis data resmi guna memastikan validitas data daerah sekaligus mendorong tata kelola koperasi yang lebih tertib.
Dari total 1.460 koperasi yang terdata sejak periode penggabungan wilayah terdahulu, sebagian besar diketahui tidak lagi menjalankan kegiatan usaha maupun memenuhi kewajiban organisasi. Kendati demikian, proses pembubaran tidak dapat dilakukan secara serta-merta.

Kepala Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur, Marhadyn, menegaskan bahwa penertiban kelembagaan koperasi memerlukan tahapan administratif khusus karena menyangkut payung hukum organisasi.
“Untuk membubarkan koperasi itu tidak mudah karena memiliki kekuatan hukum melalui akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bagi koperasi yang sudah tidak aktif dan tidak jelas keberadaannya, kami lakukan prosedur pembekuan yang nantinya dilanjutkan dengan tahap penghapusan basis data di Kemenkumham,” ujar Marhadyn, Jumat (6/11/2026).
Sebelum basis data resmi dihapus di Kemenkumham, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur terlebih dahulu membuka tahapan uji publik ke masyarakat luas. Tahapan ini penting untuk mengantisipasi bilamana koperasi yang bersangkutan masih menyisakan sengketa aset, utang piutang ke perbankan, atau kewajiban keuangan lainnya terhadap pihak ketiga.
Ia menambahkan, penertiban tersebut saat ini telah mulai diterapkan pada sejumlah koperasi tidak aktif di wilayah Sangatta Utara.
“Kami publikasikan dulu ke masyarakat untuk mengantisipasi jika koperasi tersebut masih memiliki tanggungan utang ke bank atau aset yang belum jelas. Beberapa koperasi yang tidak aktif, khususnya yang berada di wilayah Sangatta Utara, sudah mulai masuk tahap proses penghapusan ini,” terangnya.
Di samping menertibkan unit tak produktif, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur juga berfokus membenahi manajemen koperasi yang masih aktif beroperasi namun belum optimal dalam menyusun administrasi maupun pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sebagai solusi jangka panjang, dinas tengah menyiapkan penguatan sistem pendataan digital melalui aplikasi SIGAP untuk menstandarisasi pelaporan RAT dan akuntansi kelembagaan.
“Untuk koperasi yang masih ada aktivitasnya tapi masih ‘sakit’ atau tidak rutin melapor, itu yang harus tetap kita jaga manajemen usahanya. Ke depan kita bangun sistem digital seperti aplikasi SIGAP agar pelaporan RAT dan akuntansinya terstandarisasi, sehingga koperasi kita benar-benar sehat, kuat, dan tepercaya,” pungkas Marhadyn. (adv/Diskominfo Kutim)





















