
SANGATTAKU – Upaya mendorong pelaku usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur memiliki legalitas resmi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pengurusan perizinan. Perubahan pola pikir atau mindset pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif (Diskop UKM dan Ekraf) Kutai Timur.

Kepala Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur, Marhadyn, mengungkapkan masih terdapat pedagang kecil yang belum menganggap Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kebutuhan penting dalam menjalankan usaha. Sebagian pelaku usaha menilai kegiatan berdagang tetap bisa berjalan meskipun tidak memiliki dokumen legalitas tersebut.
“Masih ada anggapan untuk apa mengurus NIB, jualan nasi kuning tanpa NIB pun tetap laku. Nah, pola pikir seperti ini yang terus kami beri pemahaman,” ujar Marhadyn, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, kepemilikan NIB bukan sekadar pemenuhan administrasi usaha. Legalitas tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses bantuan pemerintah maupun permodalan dari sektor perbankan.
Untuk mempermudah masyarakat memperoleh legalitas usaha, Diskop UMKM Kutai Timur turut melakukan pendampingan penerbitan NIB secara proaktif. Fasilitasi dilakukan melalui aplikasi agar pedagang tidak harus datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/PTSP).
Marhadyn menegaskan, pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Meski kewenangan penerbitannya berada di PTSP, Diskop UKM dan Ekraf mengambil peran dalam membantu proses fasilitasi bagi pelaku usaha di lapangan.
“Penerbitan NIB itu sebenarnya gratis dan wewenangnya ada di PTSP. Tapi kami bantu fasilitasi agar para pedagang atau pelaku UMKM tidak perlu repot-repot mengantre ke sana. Kalau puluhan ribu UMKM disuruh datang ke kantor semua, kantornya bisa berubah jadi pasar. Makanya kami jemput bola membantu lewat aplikasi,” jelasnya.
Melalui pendampingan tersebut, Diskop UKM dan Ekraf Kutai Timur berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat legalitas dan terdorong untuk mendaftarkan usahanya. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong UMKM terdata secara resmi dan memiliki perlindungan hukum. (adv/Diskominfo Kutim)





















