Kesampingkan Dualisme, DEKOPINDA Kutai Timur Gelar Musyawarah Daerah

Rabu, 7 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Hari ini, Rabu (07/04/2021), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kutai Timur, menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk masa bhakti 2021-2025. Diawali dengan do’a bersama, Suharman, selaku Plt. Ketua Dekopinda Kab. Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan dengan nomor SKEP/8/23.00-E/XI/2020, dalam sambutannya mengatakan, dirinya tidak terlalu ambil pusing perihal dualisme yang tengah merundung.

Seperti diketahui, saat ini Dewan Koperasi Indonesia tengah terbelah menjadi 2 kubu, yaitu, kubu Nurdin Halid dan Sri Untari. Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, telah mengeluarkan putusan No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT yang memenangkan kubu Nurdin Halid, oleh kubu Sri Untari dinilai putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang mengikat (inkracht van gewijsde).

Menyikapi hal tersebut, Suharman menjelaskan, Musda digelar didasar dengan mengedepankan Koperasi itu sendiri. Keabsahan Musda yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Koperasi yang ada di Kutai Timur, dikatakannya tidak ada masalah, perihal diakui atau tidak, dirinya menjelaskan, hanya melaksanakan perintah yang tertuang pada Surat Keputusan yang ia terima sebagai Plt. Ketua Dekopinda Kutai Timur. (*/bl)

1.2kDibaca

Berita Terkait

Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung
Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan
Usulan Adat Modang hingga Sangatta Puak Pantun Tertolak, Pemkab Pastikan Belum Ada MHA Ditetapkan di Kutim
Bupati Kutai Timur Soroti Sengketa Lahan dan Kepastian Aset Pemerintah
Luruskan Pemahaman Publik, Pemkab Kutim Jelaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat
Hindari Konflik Agraria, Pemkab Kutim Teliti Ketat Batas Tanah Ulayat Calon MHA
Jembatan Lembak Bengalon Disiapkan untuk Pengalihan Darurat
20 Tahun Bersengketa, Warga Tepian Langsat Minta Penataan Kawasan

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:08 WITA

Komoditas Kelapa Sawit dan Padi Sawah Jadi Primadona di Rantau Pulung

Senin, 5 Oktober 2026 - 08:26 WITA

Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:11 WITA

Usulan Adat Modang hingga Sangatta Puak Pantun Tertolak, Pemkab Pastikan Belum Ada MHA Ditetapkan di Kutim

Selasa, 29 September 2026 - 18:31 WITA

Bupati Kutai Timur Soroti Sengketa Lahan dan Kepastian Aset Pemerintah

Selasa, 29 September 2026 - 15:28 WITA

Luruskan Pemahaman Publik, Pemkab Kutim Jelaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru